SuaraJatim.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menyetujui usulan Pemkot Surabaya untuk memberdayakan tenaga non-ASN atau outsourcing (OS) meski harus mengacu pada sejumlah peraturan.
Pemkot Surabaya sendiri saat ini telah memberdayakan 24 ribu pegawai outsourcing. Dengan disetujuinnya usulan tersebut, maka tahun depan ribuan tenaga non-ASN tersebut tetap dipertahankan, meski pemerintah pusat telah menghapus non-ASN di seluruh pemda.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surbaya Eri Cahyadi. Ia mengatakan kalau tenaga non-ASN itu tidak bisa dihapus. Alasannya, jika digapuskan maka pengangguran di Surabaya bakal meningkat.
"Saya mengatakan tidak bisa kalau ini (non-ASN) dihapus. Kalau dihapus maka otomatis akan meningkatkan pengangguran di Kota Surabaya, sehingga saya pertahankan tenaga itu," katanya dalam siaran persnya, Jumat (25/11/2022).
Baca Juga:Pengangguran Surabaya Curi LPG, Dalihnya Pacar Hamil Tapi Tak Punya Uang Buat Nikah
Eri mengungkapkan bahwa pada 2021, Pemkot dan DPRD Surabaya sudah mendapat peringatan keras dari pemerintah pusat karena jumlah tenaga OS di Kota Surabaya yang mencapai 24 ribu orang lebih.
Namun demikian, Cak Eri menyebut, dari situlah baru disadari ternyata selama ini kebijakan yang diterapkan pemkot kurang pas karena pegawai di lingkup pemerintah yang ada adalah tenaga ASN dan non-ASN, maka pembayaran gajinya mengacu pada sejumlah peraturan.
Untuk tenaga non-ASN, lanjut dia, besaran gaji mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 83/PMK 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
"Jadi yang diacu bukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, tetapi yang diacu Peraturan Menteri Keuangan, termasuk Perpres dengan bahasa honorarium. Nah, honorarium ini disesuaikan dengan kelulusan, ada SD, SMP, dan SMK itu beda-beda," kata dia.
Namun, lanjut dia, apabila pemkot mengikuti acuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka otomatis harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan bukan honorarium.
Baca Juga:Sorotan Kemarin, Siswi SMP Surabaya Nekat Bunuh Diri sampai Balita Dicurigai Diculik Genderuwo
Jika mengikuti aturan tersebut, secara otomatis pemkot juga mengacu pada Peraturan Kemenpan RB bahwa pegawai outsourcing harus dipihakketigakan pada Tahun 2023.
- 1
- 2
