SuaraJatim.id - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Madiun bakal memanggi perusahaan-perusahaan yang menyunat atau kurang dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pegawainya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun Imam Nurwedi. Ia menjelaskan, persoalan itu selama ini memang serin dikeluhkan. Jika benar terbukti, maka Disnaker bakal mengundang pihak pihak yang bermasalah.
"Kami akan mediasi pihak pihak yang bermasalah, baik pegawai, perusahaan yang THRnya kurang, akan kami cari solusi yang terbaik," ujarnya dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Sabtu (08/04/2023).
Sebelumnya, sebanyak 680 perusahaan di Kabupaten Madiun diminta memberikan THR Idul Fitri 2023 maksimal 13 April 2023. Hal itu sesuai dengan imbauan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun.
Baca Juga:Jangan Dihabisin Semua, Ini 5 Tips manfaatkan THR Agar Tidak Habis Sia-Sia
Sebanyak 680 perusahaan itu dari berbagai kelas tersebar di 15 kecamatan. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 16.018 orang. Imam mengimbau perusahaan sudah bisa merealisasikan sebelum tanggal tersebut. Serta besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kantor Disnaker dan Perindustrian Kabupaten Madiun juga membuka posko pengaduan bagi karyawan. Apabila perusahaan ada permasalahan waktu pemberian THR, silahkan datang ke kantor," ujarnya.
Sejauh ini, pihaknya sudah bersurat kepada perusahaan. Sekaligus, melakukan monitoring langsung, dan audiensi dengan jajaran manajemen perusahaan.
"Tentunya, memperhatikan tingkat perusahaan saat mempunyai keuntungan besar atau tidak, sehingga dapat mengkalkulasikan besar THR yang diberikan karyawan," katanya.
Baca Juga:Viral! Begini Duduk Perkara Pengurus RT Minta THR ke Warga di Jakbar
