SuaraJatim.id - Tepat dalam peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour), yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan komitmennya atas terpenuhinya perlindungan dan hak anak-anak di Jatim.
Komitmen ini terbukti, karena berdasarkan data BPS yang dirilis pada 2023 menunjukan, prosentase pekerja anak usia 10-17 tahun di Jatim pada 2020 - 2022 terus mengalami penurunan. Di tahun 2020 prosentase pekerja anak di Jatim di angka 2,59%, kemudian pada 2021 turun menjadi 2,01% dan pada 2022 semakin turun di angka 1,51%.
Jatim sendiri merupakan tiga daerah terendah untuk prosentase pekerja anak usia 10-17 tahun setelah DKI Jakarta, di angka 0,61% dan Aceh 1,01%.
“Terjadi penurunan prosentase cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2022, dimana tahun 2022 di angka 1,51% dan berada jauh di bawah rerata nasional, yakni 2,44%. Ini bukti komitmen kami untuk selalu melindungi hak anak-anak di Jatim," ungkap Gubernur Khofifah, di sela-sela kunjungan kerjanya misi dagang di Padang Sumatera Barat, Senin (12/6/2023).
Baca Juga:Tinjau Pertanian, Gubernur Khofifah: Ngawi Masuk Jajaran Daerah Tertinggi Penghasil Padi Nasional
Sebagai informasi, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak merupakan peringatan tahunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap masalah pekerja anak yang masih berlangsung di banyak negara di seluruh dunia.
Khofifah menjelaskan, pekerja anak memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Karena, anak-anak yang terjebak dalam pekerjaan tidak layak seringkali berhenti dari pendidikan mereka dan membatasi peluang masa depan mereka.
"Bahkan mereka juga berisiko tinggi mengalami penyalahgunaan, eksploitasi, dan kondisi kerja yang berbahaya. Pada momen ini, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi fokus utama kami dalam pengentasan pekerja anak," tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Mengangkat tema "Social Justice for All. End Child Labour!", artinya "Keadilan Sosial untuk Semua. Akhiri Pekerja Anak!", Khofifah berharap bahwa semangat yang terkandung didalamnya mampu menekankan hubungan antara keadilan sosial dan pekerja anak, sehingga dampak-dampak negatif harus ditekan dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
"Selain itu juga dengan melakukan langkah nyata secara berkesinambungan untuk menanggulangi pekerja anak melalui upaya pencegahan, pemantauan/pengawasan, dan mendorong kemitraan lokal untuk melakukan remediasi pekerja anak,” jelasnya
“Penting juga menggandeng multipihak dan mobilisasi sumberdaya yang tersedia dan menggerakkan peran bersama,” imbuhnya.
Lebih lanjut ditegaskan Khofifah, pihaknya akan terus berupaya menjadikan Jatim sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) dengan segala kebijakan dan peraturan yang berpihak, melindungi, dan mendukung anak-anak, khususnya agar anak-anak terus tumbuh berkembang dan mendapatkan hak-hak serta perlindungan.
“Seluruh jajaran Pemprov Jatim dengan dukungan berbagai stakeholder memiliki komitmen tinggi guna mewujudkan Jawa Timur aman bagi perempuan dan anak. Kami juga akan terus mendukung program-program pemerintah pusat serta memastikan percepatan pembangunan serta implementasi Provila juga KLA di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Sebagai informasi, Jatim berhasil mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak (Provila) selama 2 tahun berturut-turut sejak tahun 2021. Predikat Provila diberikan atas keberhasilan Provinsi Jatim dalam mendorong dan mewujudkan seluruh kabupaten/kota di Jatim untuk masuk ke dalam pemeringkatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Sebagaimana diketahui, indikator yang harus dipenuhi dalam KLA terdapat lima klaster utama. Antara lain hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya juga perlindungan khusus, dengan didukung penguatan kelembagaan.
"Semua tidak bisa berjalan sendiri, pretasi ini adalah hasil kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi lintas sektor hingga di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur," pungkas Gubernur Khofifah.
