SuaraJatim.id - DPW PKB Jatim melarang pengurus dan kader membawa nama Nahdlatul Ulama (NU) saat berpolitik.
Larangan tersebut disampaikan Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi. "Kami akan berusaha sebisa mungkin memberi pemahaman kepada struktur di bawah kami, agar tidak menggunakan nama NU untuk politik," ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (9/9/2023).
Dia menjelaskan, larangan tersebut sejalan dengan keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang meminta nama NU tak dibawa berpolitik. Selain itu, juga untuk menjaga netralitas NU sebagai organisasi keagamaan.
"Karena ini sebuah komitmen dan itu dari Ketua Umum PBNU maka akan kami ikuti," tegasnya.
Baca Juga:Bersama Anies Baswedan Ziarah ke Sunan Ampel, Cak Imin: Beliau Merajut Hubungan Ulama-Pemerintah
Langkah tersebut diambil untuk mencegah adanya oknum yang memanfaatkan nama organsasi untuk menjalankan politik praktis.
Sementara itu terkait sanksi, Fauzan menyebut masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat PKB.
"Belum ada teguran ke arah sana karena sejauh ini juga belum ada pelanggaran instruksi yang dikatakan oleh PBNU," katanya.
Untuk diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sepakat dengan keputusan PBNU yang meminta untuk tidak melibatkan organisasi NU dalam politik praktis.
Politikus yang akrab disapa Cak Imin tersebut berharap NU bisa menempati posisi semestinya, yakni fokus pada umat, dakwah, dan syiar ajaran. Sedangkan politik biarlah PKB.
Baca Juga:Harapan Cak Imin kepada PKS; Kami Berharap PKS Tetap Menjadi Pilar Utama di Koalisi Perubahan
