SuaraJatim.id - Bupati Blitar, Rini Syarifah akhirnya angkat bicara mengenai rumah pribadinya yang disewa oleh Pemkab. Diketahui, Bagian Umum Pemkab menyewanya untuk rumah dinas wakil bupati.
Rini tidak menepis hal tersebut. Namun, dia menyebut itu sudah terjadi satu tahun yang lalu.
“Itukan sudah setahun yang lalu, kami sudah tidak memakai uang itu,” kata Rini dilansir dari Beritajatim.com--jaringan Suara.com, Rabu (18/10/23).
Dia menyampaikan, soal sewa rumah dinas ini sebenarnya sudah pernah duduk bersama dengan wakil bupati untuk membicarakannya. Saat itu juga telah disepakati untuk tetap menempati agar tidak repot untuk pindah. Sebagai gantinya, wakil bupati menempati Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN).
Baca Juga:Sentil Politik Dinasti, Puluhan Warga Gelar Topo Bisu di Depan Rumah Dinas Gibran
“Saya dan Pak Wabup duduk bareng waktu itu, berdua sepakat kalau yang rumahnya dekat dengan pendopo kan saya silakan Pak Wabup tinggal di Pendopo daripada saya berpindah, dan beliau sangat senang saat itu,” katanya.
Tukar guling rumah dinas itu diklaimnya atas persetujuan wakil bupati. “Ada kesepakatan bisa dicek di Pak Wabup. Sebenarnya kita juga pengen duduk bareng ngobrol bareng,” tegasnya.
Terpisah, Wabup Blitar, Rahmat Santoso mengaku belum ada komunikasi terkait sewa rumah dinas tersebut.
Rahmat Santoso menegaskan jika dirinya tidak pernah tahu apabila Pemkab Blitar menyewakan rumah untuk dijadikan tempat tinggalnya.
“Aku tidak mengerti juga tahu-tahu disebut rumah dinas Wabup Blitar tidak aku tidak mengerti juga, kan aku tinggalnya di Pendopo itu, hanya satu kotak saja hanya satu kamar saja,” kata Rahmat Santoso.
Baca Juga:Duh, Rumah Dinas Wabup Ternyata Sewa kepada Bupati Blitar
Rahmat juga menyebut pada akhirnya keluar dari Pendopo Ronggo Hadi Negoro usai diprotes sejumlah orang dan memilih pindah ke Wisma Moeradi.
“Wisma Moeradi ini kan aset Pemkab jadi tidak perlu sewa, untuk renovasi saya keluarkan uang pribadi. Bagi saya setelah diprotes itu aku memilih untuk keluar kan gitu,” katanya.
