Khofifah menambahkan, Penyebaran Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi di Jatim sangat baik. Fasilitas ini terdiri dari 26 Laboratorium Uji, 5 Lembaga Sertifikasi, 28 Laboratorium Kalibrasi, 5 Lembaga Inspeksi, dan 22 Lembaga Penilaian Kesesuaian lainnya.
"Ke depan, kami akan terus mendorong agar produk-produk, terutama UMKM juga memiliki standar dan mutu yang baik, sehingga produknya makin berkualitas dan berdaya saing tinggi," terangnya.
Meningkatnya standardisasi ini, terang Khofifah, juga ikut berkontribusi pada peningkatan ekonomi di Provinsi Jatim, yang mana, ekonomi Jatim secara Q to Q berhasil tumbuh impresif di atas nasional dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa, sebesar 1,79 persen di triwulan III tahun 2023.
Untuk diketahui, Bulan Mutu Nasional (BMN) Tahun 2023 mengangkat tema "Standardisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan". Tema ini dipilih untuk menjawab tantangan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan dituntut, bukan hanya mengejar keuntungan (profit), tetapi turut menjaga kelestarian lingkungan (planet) dan berdampak pada kehidupan masyarakat (people).
"Tujuan besarnya agar hasil pembangunan melalui standardisasi dan penilaian kesesuaaian dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa, terutama demi masa depan Indonesia yang lebih baik dalam menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkas Gubernur Khofifah.
