Bagi Prabowo, situasi alutsista Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini semakin jadi sorotan pasca enggelamnya KRI Nanggala di perairan Bali yang menjadi perhatian internasional.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia yang dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk, tersebar di atas 17 ribu pulau, dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, menjadikan pertahanan dan keamanan sebagai aspek yang sangat krusial.
Terutama dengan meningkatnya dominasi China di kawasan Laut China Selatan (LCS), yang mengklaim sebagian besar wilayah tersebut yang kaya akan sumber daya alam, termasuk perikanan dan energi.
Klaim ini tidak hanya meningkatkan ketegangan geopolitik di wilayah ASEAN, seperti dengan Malaysia, Filipina, dan Indonesia, tetapi juga mendorong Amerika Serikat (AS) sebagai pemain utama dunia untuk mengirimkan armada kapal induknya ke wilayah LCS guna mempertahankan kebebasan navigasi.
Baca Juga:Prabowo Sebut Pers Penjaga Demokrasi, Harus Bebas dan Objektif
Dengan alat-alat utama sistem pertahanan yang masih dalam kondisi yang terbatas, Indonesia tentu saja memiliki bargaining power yang rendah di tingkat regional.
Hal ini tidak dapat diabaikan, terutama mengingat meningkatnya ketegangan geopolitik global antara kekuatan Barat (AS dan Eropa) dengan China.
Munculnya hegemoni baru yang menantang kekuatan lama, yang dikenal sebagai "incumbent power," biasanya memiliki kemungkinan untuk memicu konflik bersenjata. Probabilitas ini telah tercatat tinggi, mencapai 75% menurut penelitian dari Bridgewater Associates.
Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa modernisasi alutsista harus menjadi komponen integral dari investasi dalam sektor pertahanan Indonesia.
Dalam pidato yang disampaikannya saat merayakan HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, pada 17 Agustus lalu, Jokowi memberikan perintah bahwa setiap anggaran yang dialokasikan untuk belanja alutsista harus mengutamakan produk-produk dalam negeri.
Baca Juga:Survei LSI di Jatim: Prabowo - Gibran Jauh Tinggalkan Ganjar - Mahfud MD dan Anies - Muhaimin
Jika ada pembelian produk luar negeri, maka perlu dilakukan transfer teknologi yang akan menguntungkan industri pertahanan dalam negeri.
