Jatim Menuju Mitigasi Bencana Canggih: Gelar Sarasehan dan Gunakan Teknologi Jepang

Ketersediaan logistik dan peralatan bencana di Jatim telah mencapai 73%.

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Minggu, 14 Juli 2024 | 16:00 WIB
Jatim Menuju Mitigasi Bencana Canggih: Gelar Sarasehan dan Gunakan Teknologi Jepang
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menjadi keynote speaker pada acara Sarasehan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana tahun 2024 di Pantai Boom Banyuwangi, Minggu, (14/7/2024). (Dok: Pemprov Jatim)

SuaraJatim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menjadi keynote speaker pada acara Sarasehan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana tahun 2024 di Pantai Boom Banyuwangi, Minggu, (14/7/2024). Di hadapan 600 peserta BPBD se-Jatim dan Bali, Adhy menyampaikan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ketersedian logistik dan peralatan mitigasi bencana di Jatim mencapai 73 persen.

"Sistem manajamen logistik dan peralatan itu sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana. Dan seperti kata Kepala BNPB, bahwa ketersedian logistik dan peralatan mitigasi bencana di Jatim sudah sangat baik yakni 73 persen. Kita berharap dengan adanya sarasehan ini, menjadi momentum dalam menyempurnakan dan mengupgrade peralatan yang ada," urainya.

Berkaitan dengan peningkatan peralatan mitigasi bencana, lanjut Adhy, Pemprov Jatim terus berupaya memanfaatkan teknologi sebagai early warning system. Hal tersebut dinilai sangat penting, mengingat banyak negara-negara maju yang berhasil dalam mitigasi bencana karena adanya bantuan teknologi.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menjadi keynote speaker pada acara Sarasehan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana tahun 2024 di Pantai Boom Banyuwangi, Minggu, (14/7/2024). (Dok: Pemprov Jatim)
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menjadi keynote speaker pada acara Sarasehan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana tahun 2024 di Pantai Boom Banyuwangi, Minggu, (14/7/2024). (Dok: Pemprov Jatim)

"Kita terus memantau semua informasi teknologi kebencanaan. Kemarin kami ke Jepang untuk melihat penggunaan teknologi vulkanologinya," katanya.

Baca Juga:Sampaikan Nota Keuangan Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023, Pj. Gubernur Adhy: Alhamdulillah Telah Raih WTP

Selain penggunaan peralatan dan teknologi, Adhy menambahkan, peningkatan mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat penting. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pendampingan yang intens serta berkelanjutan. Hal penting lainnya adalah kerja sama pentahelix. Pentahelix yang dimaksud adalah dengan melibatkan sejumlah stakeholder mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.

"Dalam penanganan bencana perlu ada kerja sama yang pentahelix, melibatkan multi sektor. Kami membuka diri dengan siapapun baik organisasi, rescuer ataupun masyarakat," katanya.

Sementara dari segi sistem manajemen, Adhy menyampaikan perlu adanya sistem komando yang terpusat sehingga lebih mudah dan efektif dalam melakukan koordinasi penanggulangan bencana.

"Sistem komando terpusat itu sangat penting. Tahun depan, Jatim akan meluncurkan BPBD One. Ini akan menjadi ICS atau Incident Command System. Ada chief Commander, yang mengatur manajemen bencananya," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengapresiasi upaya yang dilakukan Jatim dalam penanggulangan bencana selama dua tahun terakhir. Menurutnya, mitigasi yang dilakukan oleh Jatim terbilang sangat cepat dan tepat sasaran.

Baca Juga:Yankes Bergerak Beri Layanan Kesehatan Gratis untuk 563 Pasien Pulau Raas Sumenep

"Jawa Timur ini sangat bagus dalam penanganan bencana. Kebakaran hutan di bromo, gempa di Bawean dengan cepat diselesaikan dan pemulihan masyarakatnya juga cepat. Itu luar biasa," katanya.

Dalam kesempatan ini, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana kekeringan kepada Pemprov Jatim dan Kabupaten Banyuwangi masing-masing sebesar Rp 250 juta. Selain itu juga diberikan bantuan kepada 22 BPBD kabupaten/kota di Jatim, dengan masing-masing instansi senilai Rp 200 juta.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini