Selain itu, potensi RSUD Dr Soetomo kehilangan pendapatan juga kemungkinan terjadi. Ditaksir rumah sakit milik Pemprov Jatim itu akan kehilangan pendapatan sampai Rp180 Miliar.
"Kami menyarankan kepada pemerintan pusat jangan menerapkan peraturan ini dulu. Alasan pertama KRIS ini membuat masyarakat kekurangan bed karena RSUD Dr soetomo termasuk rumah sakit sebagai 60 terbesar dunia dengan predikat rumah sakit yang memiliki alat lengkap dan pelayanan bagus," katanya.
RSUD Dr Soetomo merupakan rumah sakit umum milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rumah sakit ini termasuk tipe A.
Sebagai rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Indonesia bagian timur, RSUD Dr. Soetomo menyediakan berbagai layanan medis yang lengkap dan canggih. Selain itu tersedia berbagai spesialisasi medis dan fasilitas penunjang yang modern.
Baca Juga:Jambret Gagal di Surabaya, Satu Pelaku Ditangkap, Temannya Tewas
Rumah sakit ini tidak hanya menjadi rujukan bagi pasien asal Surabaya dan sekitarnya, tetapi juga seluruh masyarakat Jawa Timur. Bahkan, juga di Indonesia bagian Timur.
Rencananya, Komisi E DPRD Jatim berencana segera koordinasi dengan Komisi IX (Bidang Kesehatan) DPR RI supaya mendapat masukan dari daerah.
Menurutnya, penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ini bisa mengakibatkan layanan kesehatan tertunda.
"Kalau layanan kesehatan terhadap masyarakat tertunda pasti mortalitas (tingkat kematian) tinggi, kalau tidak mortalitas tinggi tentu akan membuat keluarga mengeluarkan biaya perawatan tinggi terus menerus,” tandasnya. (***)
Baca Juga:Rencana Pansus Bank Jatim di DPRD Jatim Maju Terus, Segera Terbentuk?
