SuaraJatim.id - DPRD Jatim menyoroti sejumlah permasalahan yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi (Pemprov).
Hal itu disampaikan dalam pandangan akhir fraksi di Rapat Paripurna dengan agenda pendapat akhir atas laporan pertanggungjawaban (LKPj) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 pada Senin, 2 Juni 2025.
Dalam rapat tersebut seluruh fraksi menyetujui LKPj APBD Jatim 2024, namun dengan beberapa catatan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim dalam rapat paripurna, Dewanti Dewanti Rumpoko menyoroti program-program penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga:Ribuan Anak di Jatim Menikah Dini, yang Tak Tercatat Lebih Banyak?
Pihaknya menilai, angka kemiskinan per Maret 2024 masih stagnan di angka 10,13 persen.
“Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” ujar Dewanti.
Menurutnya, pendekatan program melalui peta kemiskinan akan jauh lebih efektif untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Kemudian, Fraksi PDIP DPRD Jatim juga mengusulkan adanya tambahan alokasi anggaran mencapai Rp250 miliar untuk mendukung program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM.
“Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” katanya.
Baca Juga:DPRD Jatim Setujui LKPJ 2024, Gubernur Khofifah: Semua Rekomendasi Jadi Acuan Perbaikan Pembangunan
Mantan Wali Kota Batu itu pun mengingatkan mengenai tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 5,13 persen.
Selain persoalan kemiskinan dan pengangguran, Fraksi PDIP Jatim menyoroti belum rincinya laporan realisasi belanja Pendidikan dan Kesehatan.
Laporan sektor pendidikan dan Kesehatan dalam dokumen keuangan daerah ini penting untuk mengetahui penggunaan anggaran di sektor tersebut sudah sesuai atau belum.
“Kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ungkapnya.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Jatim di rapat paripurna, Husnul Aqib pun menyampaikan mengenai catatan yang sama, yakni masalah pengangguran terbuka.
Politikus Dapil Gresik-Lamongan itu menekankan perhatian pada tingkat pengangguran terbuka yang masih didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).
