"Deindustrialisasi pada satu sisi, perubahan model bisnis, serta
perkembangan teknologi yang dinamis daripada pembelajaran di SMK
menyebabkan lulusan SMK tidak relevan dengan dunia kerja dan dunia
industri. Maka sejalan dengan rekomendasi dari Komisi E, Fraksi PAN
Baca Juga:Ribuan Anak di Jatim Menikah Dini, yang Tak Tercatat Lebih Banyak?
meminta PR (pekerjaan rumah) lama ini darurat untuk diperbaiki," kata Husnul Aqib.
Perlu adanya sinkronisasi antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha. Salah satunya bisa dengan membentuk forum koordinasi daerah yang melibatkan sekolah kejuruan, pelaku industri, dan pemerintah.
Dia berharap, dari forum ini dapat muncul kurikulum yang dibutuhkan atau relevan dengan dunia industri saat ini.
Fraksi PAN DPRD Jatim fokus terhadap isu ketahanan pangan. Aqib mngapresiasi upaya pemerintah provinsi terhadap sektor ini.
Namun, dia mengingatkan biaya di sektor agraria makin meningkat setiap tahunnya. Masalah kekeringan, daerah liran sungai (DAS) yang kurang dirawat dan faktor akibat perubahan iklim akan masih menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius
Baca Juga:DPRD Jatim Setujui LKPJ 2024, Gubernur Khofifah: Semua Rekomendasi Jadi Acuan Perbaikan Pembangunan
"Sektor UMKM dan Koperasi merupakan tulang punggung ekonomi
keluarga bagi jutaan penduduk Jawa Timur. Untuk itu standar kualitas, inovasi yang terus menerus, hingga pemasaran membutuhkan sinergi kolaboratif. Karena itu upaya fasilitasi pendanaan bagi UMKM perlu dukungan Pemerintah Daerah dalam berbagai skema baik yang dikelola pemerintah maupun melalui perbankan, sehingga anggaran untuk hal ini perlu ditingkatkan," kata Aqib.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim di rapat paripurna, Hikmah Bafaqih menyampaikan, perlu adanya garis Bawah terhadap serapan yang kurang optimal pada urusan pemerintahan pilihan, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, serta perindustrian.
Pihaknya mencatat, serapan di sektor ini baru sebesar 92,04 persen.
"Fraksi PKB memandang bahwa urusan pemerintahan pilihan tersebut tidak kalah pentingnya dengan urusan pemerintahan wajib, karena sektor kelautan, pertanian, kehutanan, energi, dan perindustrian berhubungan langsung dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," kata Hikmah.
FPKB pun meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pada urusan pemerintahan pilihan tersebut.
