SuaraJatim.id - Fraksi Gerindra DPRD Jatim memberikan beberapa catatan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Salah satu yang disorot ialah mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim tahun 2024.
Sebenarnya, PAD Jatim mencapai 110,34 persen atau Rp 35,48 triliun dari target Rp 32,16 triliun yang ditetapkan pada awal 2024.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 111,2 persen, lebih tinggi dari tahun 2023 yang mencapai 102,9 persen. Namun pertumbuhan PAD Jawa Timur 2019 - 2024 stagnan dikisaran 4 hingga 5 persen," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Hermin dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Fraksi Atas Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 pada Rabu, 14 Mei 2025.
Baca Juga:Awas Pungli Saat PPDB, DPRD Jatim Buka Diri Terima Laporan
Perlu ada penjelasan mengenai kebijakan dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan PAD, khususnya melalui optimalisasi sektor - sektor yang berpotensi besar, seperti sektor pariwisata, industri kreatif, dan pertanian, yang masih kurang dimaksimalkan.
Kemudian yang juga disoroti ialah pelampauan di pos lain - lain dalam PAD hingga 123,1 persen.
"Namun, itu justru mengindikasikan potensi underestimating dalam perencanaan anggaran atau adanya pendapatan tidak terduga yang signifikan,” katanya.
Menurut Hermin, perluada kajian tentang faktor dominan dalam potensi penerimaan Lain - lain PAD yang sah untuk perbaikan perencanaan anggaran ke depan.
Selain itu, dia juga menyoroti mengenai peningkatan saldo Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 2024. Jumlahnya mencapai Rp 4,7 triliun.
Baca Juga:Lari Sambil Curhat ke DPRD Jatim, Aspirasi Run 2025 Buka Jalan Warga Bertemu Wakil Rakyat
SILPA ini mengindikasikan jika perencanaan anggaran yang kurang optimal atau menunjukkan kemungkinan adanya inefisiensi.
Pihaknya lantas menyoroti mengenai jumlah angka SILPA. Perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dana tersebut untuk apa. Hermin menekankan bahwa dana itu harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Meskipun tercatat ada surplus anggaran, kami mencatat bahwa penggunaan dana SILPA yang besar ini seharusnya bisa lebih diarahkan untuk sektor - sektor yang dapat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar," katanya.
Selanjutnya yang juga menjadi perhatiannya mengenai sisa anggaran belanja yang cukup besar dan tidak terealisasi pada tahun 2024 mencapai Rp 1,39 triliun. Pihaknya ingin mengetahui alasan adanya pos - pos strategis yang belum maksimal terserap. Terutama dalam belanja untuk pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Apakah penyebabnya terletak pada perencanaan anggaran yang tidak presisi, kapasitas aparatur yang rendah, atau ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi,” katanya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca - pandemi dan tantangan daya beli masyarakat yang masih rendah. "Kami melihat realisasi retribusi daerah mencapai 113,08 persen atau melebihi target sebesar Rp 357,16 miliar. Berdasarkan data BPS yang menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan belum optimalnya pertumbuhan sektor informal," katanya.
