Sementara itu, data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terungkap bahwa terdapat lebih dari 76.000 hektare lahan tambak di berbagai daerah seperti Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Probolinggo, dan Banyuwangi.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur itu, lebih dari 60 persen merupakan tambak tradisional dengan produktivitas rendah, yakni rata - rata 0,6 ton per hektare per tahun, terutama untuk udang vaname dan bandeng.
Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai kendala. Mulai dari tumpukan sampah di wilayah pesisir, abrasi, pendangkalan, hingga belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan tandon air bersih di tambak-tambak rakyat.
Erma menyampaikan, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Jatim akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar benar - benar memberi manfaat kepada para petambak.
Baca Juga:Jawa Timur Terancam Kehilangan Triliunan, DPRD Usulkan Solusi Maksimalkan PAD
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dipastikan perbaikan ini tidak akan merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar.
Kementerian telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
