SuaraJatim.id - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan menyoroti penggabungan sejumlah sekolahan yang ada di wilayah Jawa Timur.
Belum lama ini isu regrouping atau pengelompokan sekolah negeri terjadi di sejumlah wilayah, seperti di Blitar, Ngawi, dan Pacitan.
Penggabungan tersebut disebabkan sejumlah faktor, mulai dari rendahnya angka pendaftar siswa baru hingga kurangnya jumlah guru.
Politikus Partai Golkar itu berharap kasus - kasus seperti itu dapat diantisipasi. “Kondisi ini harus dicegah sejak dini. Langkah konkret perlu dilakukan agar sekolah tetap hidup dan diminati,” ujarnya baru - baru ini.
Baca Juga:Revitalisasi Tambak Bisa Sejahterakan Petambak, DPRD Jatim: Asal Tak Salah Langkah
Jairi mengingatkan pentingnya perhatian terhadap sekolah reguler di tengah program Sekolah Rakyat.
Pihaknya mendukung penuh keberadaan Sekolah Rakyat yang sedang gencar dibangun pemerintah. Menurutnya, program ini harus berjalan dengan baik karena sudah mendapatkan dukungan anggaran besar dan fasilitas yang terbilang cukup memadai.
“Sekolah Rakyat harus sukses karena didukung anggaran besar, fasilitas mumpuni, serta melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tetapi kita tidak boleh menyampingkan sekolah - sekolah yang sudah ada, baik negeri maupun swasta,” tegasnya.
Dia menilai, perbaikan kualitas pendidikan di sekolah - sekolah yang sudah ada lebih dulu juga harus dijaga, seperti perbaikan fasilitas pendidikan secara berkala.
Selain itu, perlu diperhatikan mengenai peningkatan kualitas guru. Seorang pengajar harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman. “Guru sebagai pendidik harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan belajar. Maka upgrade kompetensi guru sangat penting,” katanya.
Baca Juga:Jawa Timur Terancam Kehilangan Triliunan, DPRD Usulkan Solusi Maksimalkan PAD
Tidak hanya kualitas guru yang menjadi perhatian Jairi, masalah kesejahteraan tidak kalah penting.
Bagaimanapun, upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak akan maksimal jika gaji dan tunjangan guru tidak diperhatikan. “Jangan sampai kita terlalu fokus pada Sekolah Rakyat, lalu lupa mencari solusi untuk sekolah umum lainnya,” katanya lagi.
Dikutip dari Kominfo Jawa Timur, per 15 Juli 2025 tercatat sudah ada 12 lokasi Sekolah Rakyat yang memulai operasional di wilayah tersebut.
Dari jumlah itu, tiga lokasi berada di atas lahan milik Pemprov Jatim, yakni UPT PPSPA Batu Dinsos Jatim dengan enam rombongan belajar (rombel) jenjang SMP, Balai Diklat BPSDM Jatim Kampus Kawi Kota Malang dengan tiga rombel jenjang SMA, serta SMKN Maritim Lamongan dengan tiga rombel jenjang SMA.
Selain itu, sembilan Sekolah Rakyat lainnya tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di Kabupaten Mojokerto, Sekolah Rakyat dibuka dengan dua rombel SMP.
Lalu di Kota Malang, terdapat empat rombel SMP. Kemudian satu rombel jenjang SD, dua rombel jenjang SMP, serta dua rombel jenjang SMA telah dibuka di Banyuwangi. Sedangkan tiga rombel jenjang SMP dan tiga rombel jenjang SMA Sekolah Rakyat berada di Kabupaten Pasuruan.
Jairi menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat harus dibarengi dengan pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Jangan sampai muncul kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah reguler.
