SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim Erma Susanti menyoroti tata niaga beras menyusul kabar lonjakan harga yang terjadi di sejumlah wilayah.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Bulog setempat untuk turun tangan menangani hal tersebut. Kedua lembaga harus mengintensifkan koordinasi untuk mengatasi lonjakan harga, khususnya kualitas premium.
"Bulog harus intensif mengeluarkan berasnya dengan harga yang murah. Ada pergerakan harga dan di beberapa daerah harganya sudah naik,” ujar Erma, Selasa (16/9/25).
Erma menyebutkan di beberapa wilayah telah terjadi kenaikan harga beras. Sebagai anggota komisi B yang membidangi ekonomi, Erma meminta pemerintah ambil peran untuk menekan laju kenaikan harga beras.
Baca Juga:DPRD Jatim Godok Revisi Kode Etik, Sesuaikan dengan Perkembangan Zaman
Data yang diperolehnya, harga beras premium dengan kemasan 5 kilogram sudah jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Bulog.
Informasinya sudah menyentuh Rp83 ribu, sedangkan HET Bulog hanya sekitar Rp55 ribu. “HET Bulog lima lima ribu, tapi ternyata sejenisnya sudah enam puluhan, bahkan ada beras murah dijual lima delapan ribu,” ucapnya.
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 11 September 2025, rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat nasional tercatat Rp14.530 per kilogram. Sementara itu, untuk kualitas premium mencapai Rp16.280 per kilogram, atau naik sekitar 7–10 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan harga ini dipengaruhi oleh distribusi yang belum merata serta pasokan yang tertekan akibat faktor musim tanam, kondisi cuaca, dan hambatan logistik terutama ke wilayah terpencil.
Selain itu, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga masih menghadapi kendala. Banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh beras SPHP, menandakan mekanisme distribusinya masih perlu dibenahi.
Baca Juga:DPRD Jatim Desak Pemerataan Anggaran BPOPP: Sekolah Swasta Juga Mitra Negara
Dari total alokasi SPHP sebesar 173.000 ton untuk provinsi ini, realisasi penyalurannya baru mencapai sekitar 5,73 persen. Bulog sendiri menegaskan stok SPHP di gudang masih aman, misalnya di Malang terdapat 68.000 ton dengan target penyaluran 23.000 ton hingga akhir tahun. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 45.000 ton untuk wilayah tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan beras SPHP relatif cukup, pendistribusiannya belum optimal, terutama ke pasar tradisional dan daerah yang paling terdampak kenaikan harga.
Erma meminta Dinas Perdagangana dan Perindustrian Jatim beserta Bulog segera bertindak. Bisa dengan melakukan operasi pasar atau memperluas akses SPHP. “Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan hanya karena harga beras yang tak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir memberi kepastian,” tandasnya.
