- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 13 orang diamankan KPK dalam OTT di Jawa Timur.
- Dugaan korupsi terkait mutasi dan rotasi jabatan menjadi fokus penangkapan Sugiri Sancoko.
- OTT Ponorogo ini tercatat sebagai operasi tangkap tangan ketujuh yang berhasil dilakukan KPK sepanjang 2025.
SuaraJatim.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya di penghujung tahun dengan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur, menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Penangkapan ini menjadi penanda bahwa gelombang pemberantasan korupsi di tingkat kepala daerah oleh KPK sepanjang 2025 masih terus berlanjut tanpa jeda.
OTT yang berpusat di Ponorogo tersebut merupakan yang ketujuh kalinya dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, menegaskan tren peningkatan penindakan terhadap pejabat publik di daerah.
Total, ada 13 orang yang berhasil diamankan oleh tim penindakan KPK dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (7/11) malam.
Baca Juga:Usai Digeledah KPK Ketua KONI Jatim Angkat Bicara, Terkait Kasus Apa?
"Tim berhasil mengamankan 13 orang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Menurut keterangan resmi KPK, penangkapan ini didasari oleh dugaan tindak pidana korupsi yang spesifik, yakni terkait dengan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Praktik jual beli jabatan atau 'lelang' posisi struktural di pemerintahan daerah ini disinyalir menjadi modus baru korupsi yang kian marak, merusak meritokrasi dan tata kelola birokrasi yang bersih.
Dengan menangkap Sugiri Sancoko, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari Bupati Ponorogo tersebut.
Penangkapan terhadap Bupati Ponorogo ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Baca Juga:KPK Geledah Kantor KONI Jatim, 2 Koper Dibawa Oleh Penyidik
Peristiwa di Ponorogo ini mempertegas bahwa institusi antirasuah tersebut telah berfokus pada penertiban praktik korupsi di tingkat eksekutif daerah yang berpotensi merugikan anggaran dan pelayanan publik.
Tujuh kali operasi senyap yang dilakukan KPK pada tahun 2025 mencerminkan intensitas tinggi dalam penegakan hukum:
Pertama, pada Maret 2025, KPK menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kedua, di Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7–8 Agustus 2025, yang menjangkau Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur.
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
