- Plt Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, diperiksa KPK pada 11 Mei 2026 terkait penyalahgunaan dana CSR oleh Maidi.
- Wali Kota nonaktif Maidi ditetapkan sebagai tersangka pasca-OTT KPK pada Januari 2026 atas dugaan pemerasan terhadap kontraktor proyek.
- KPK mendalami keterlibatan Maidi, Rochim Ruhdiyanto, dan Thariq Megah dalam skandal pemerasan serta gratifikasi dana CSR di Madiun.
SuaraJatim.id - Kursi kepemimpinan di Balai Kota Madiun kini terasa panas. Bagus Panuntun, pria yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus Wakil Wali Kota Madiun, harus melangkah masuk ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan kesaksian yang menentukan pada Senin (11/5/2026).
Penyidik KPK tengah membedah simpul-simpul "benang kusut" terkait bagaimana dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, diduga disalahgunakan oleh Wali Kota nonaktif, Maidi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Bagus Panuntun diperiksa untuk mendalami sejauh mana Maidi "bermain" dalam proses perencanaan dan permintaan dana CSR tersebut.
"Saksi didalami pengetahuannya berkaitan dengan proses-proses perencanaan dan permintaan dana CSR yang dilakukan oleh tersangka kepada pihak-pihak swasta," jelas Budi.
Baca Juga:Hanya Sekejap Mata: Tragedi di Balik Jatuhnya Si Kecil AZ dari Balkon RS Hermina Madiun
Yang membuat kasus ini kian pelik, pihak swasta yang "dimintai tolong" menyetor dana CSR ini bukanlah sembarang pengusaha.
Mereka adalah para kontraktor yang tengah menggarap berbagai proyek di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Modusnya jika ingin proyek lancar, dana CSR harus mengalir sesuai arahan.
Drama korupsi ini mencapai puncaknya pada 19 Januari 2026, ketika tim penindakan KPK melakukan Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Maidi. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya, status Maidi resmi berubah menjadi tersangka.
Namun, Maidi tidak bekerja sendiri. KPK ikut menyeret "orang kepercayaan" sang Wali Kota, Rochim Ruhdiyanto, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah. Ketiganya diduga membentuk lingkaran yang mengatur aliran uang masuk ke kantong pribadi dengan dalih jabatan.
Penyidik membagi skandal ini ke dalam dua klaster perkara yang saling berkelindan. Pertama adalah klaster pemerasan, di mana Maidi dan Rochim diduga kuat memaksa para kontraktor menyerahkan upeti melalui imbalan proyek dan dana CSR.
Baca Juga:Balita Hiperaktif Tewas Terjatuh dari Lantai 3 RS Hermina Madiun Usai Jalani Terapi
Klaster kedua adalah gratifikasi sebuah pola korupsi yang lebih halus namun sistemik, yang melibatkan Maidi dan Thariq Megah sebagai operator di lapangan pembangunan fisik kota. (ANTARA)
