SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah di Jawa Timur.
Tak hanya mengejar percepatan pembangunan, Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan penguatan koordinasi dan verifikasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur, kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” tegasnya.
Baca Juga:Ribuan Warga Ikuti Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi, Gubernur Khofifah Apresiasi Nasionalisme
Dalam rakor tersebut, Khofifah memaparkan perkembangan pelaksanaan program BSPS di Jawa Timur. Berdasarkan data per 14 September 2026, program BSPS yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.371 unit telah mulai memasuki tahap konstruksi.
Sementara itu, usulan BSPS yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.425 unit telah selesai menjalani verifikasi dan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
"Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar," ucapnya.
Di luar dukungan BSPS dari pemerintah pusat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada 2026, total RTLH yang tertangani melalui APBD Provinsi Jawa Timur serta APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Dari skema tersebut, RTLH yang ditangani Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan RTLH yang ditangani Kodaeral V masih dalam proses pengerjaan.
Baca Juga:Gubernur Khofifah Terima Anugerah Bintang LVRI di Peringatan Hari Veteran Nasional 2026
Adapun penanganan RTLH oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah telah mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan sekaligus menjaga ketepatan sasaran, Khofifah menyampaikan sejumlah langkah strategis yang akan dilakukan Pemprov Jatim. Salah satunya melalui pembentukan Desk khusus BSPS yang akan menjadi simpul koordinasi pelaksanaan program di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
"Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Jatim," jelasnya.
Khofifah menambahkan, keberadaan desk tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi lintas sektor, mempercepat penyelesaian kendala di lapangan, sekaligus memastikan perkembangan pelaksanaan program dapat dipantau secara lebih terintegrasi.
Pemprov Jawa Timur juga akan memaksimalkan sosialisasi BSPS agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh informasi program secara lebih mudah. Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk pemanfaatan media luar ruang seperti billboard di sejumlah titik strategis.
Untuk memperluas jangkauan informasi, Pemprov Jawa Timur akan membangun sinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan mengoptimalkan media luar ruang yang tersedia di masing-masing daerah.
