SuaraJatim.id - Rencana kedatangan Pengamat Politik Rocky Gerung untuk mengisi agenda diskusi publik di Yayasan Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, di Desa Sumurgung, Tuban, Jawa Timur, Selasa (19/03/2019), ditolak sejumlah organisasi setempat.
Beberapa Ormas yang menolak kedatangan Rocky Gerung meliputi KNPI, Karang Taruna, PAC Anshor, Pemuda Pancasila, PMII, SARBU MUSI, KB P3, perwakikan pendidikan, dan juga perwakilan masyarakat umum.
Ketua Ormas Keluarga Besar Putra Putri Polri (KB P3) Kabupaten Tuban Ardrian Zaenal Abidin menyampaikan alasan penolakan kedatangan Rocky Gerung, karena sering melontarkan bahasa yang dapat memicu polemik di masyarakat.
"Semua sudah tahu dari jejak digital dan juga televisi, kalau ucapan Rocky terkadang bisa memicu polemik masyarakat," kata Ardrian seperti dilansir TIMES Indonesia - jaringan Suara.com pada Senin (18/03/2019).
Diskusi publik yang mendatangkan Rocky Gerung tersebut diselenggarakan LSM Nusantara Corruption Watch.
Agenda tersebut rencananya akan digelar pada Selasa (19/03/2019) mulai pukul 08.00 WIB, yang akan diundang sebanyak seribu orang.
Atas dasar itu, ia dan sejumlah Ormas lainnya menolak kedatangan Rocky di Tuban. Terlebih karena saat ini adalah tahun politik.
"Secara prinsip, kita mendukung jika dilaksanakn setelah Pilpres. Kalau dilaksanakan sebelum Pilpres kita tolak karena kita kawatirkan itu bisa memicu polemik," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Panitia LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Nur Rahman menanggapi penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah.
Baca Juga: Cerita Denny Cagur tentang Anaknya yang Terjebak di Lift
"Itu hak masing-masing Ormas dan masyarakat. Kita tampung aspirasinya dan berrharap ada titik temunya, " tambahnya.
Dikemukakannya, rencana diskusi publik bersama Rocky Gerung hingga saat ini belum memperoleh ijin dari pihak kepolisian.
"Kita belum dapat ijin dan masih menunggu dari kepolisian. Kita serahkan ke pihak kepolisian, karena tanpa ijin polisi acara ini tdak bisa berjalan," bebernya.
Ia menambahkan, sebagai warga negara yang baik, pihaknya tidak akan menabrak aturan.
"Kita tidak akan tabrak tabrak aturan. Kita tetap taat aturan, karena itu wajib," ujarnya.
Berita Terkait
-
Jejak Kontroversi Silfester Matutina: Dari Fitnah JK Hingga Ancam Bogem Rocky Gerung
-
Siapa Silfester Matutina? Terancam Eksekusi Penjara Kasus Fitnah JK, Nyaris Hajar Rocky Gerung di TV
-
Bebaskan Hasto, Rocky Gerung sebut Prabowo Kini Bela Megawati Bukan Jokowi
-
Prabowo, Hasto, dan Dinasti Jokowi: Narasi Balas Dendam atau Demokrasi?
-
Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi
Terpopuler
- Mbah Arifin Setia Tunggu Kekasih di Pinggir Jalan Sejak 70an Hingga Meninggal, Kini Dijadikan Mural
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Gibran Ditangkap Bareskrim Polri, Kronologi Jadi Tersangka dan Kasusnya
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
Pilihan
-
Analisis Pengamat: Kepala Daerah Pro-Jokowi Dukung Bendera One Piece, Sinyal Politik?
-
Aib Super League: Empat Klub Kompak Nunggak Gaji Rp 4,3 Miliar!
-
Jadwal Pekan 1 BRI Super League: Duel Panas dan Ambisi Tim Promosi
-
Fakta-fakta Emas Sungai Eufrat, Tanda Hari Kiamat Sudah Dekat?
-
Usul Ditolak, Suara Dibungkam, Kritik Dilarang, Suporter Manchester United: Satu Kata, Lawan!
Terkini
-
Software Wajib Mahasiswa Teknik Informatika: Dari Coding Sampai Sidang, Ini Bekal Perangmu!
-
Gubernur Khofifah: Ekonomi Jatim Tumbuh 3,09 Persen Tertinggi se-Jawa, Wujud Upaya Konsisten
-
Akad Massal KPR Subsidi BRI, 1000 MBR Serentak Teken Kredit di 75 Kantor Cabang
-
Eri Cahyadi Pilih Jalur Humanis, Tanggapi Bendera One Piece di Surabaya: Bukan Melarang, Tapi....
-
RUU BUMD Dinilai Bisa Perbaiki Tata Kelola dan Bawa Kemandirian Ekonomi Daerah