SuaraJatim.id - Rencana kedatangan Pengamat Politik Rocky Gerung untuk mengisi agenda diskusi publik di Yayasan Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, di Desa Sumurgung, Tuban, Jawa Timur, Selasa (19/03/2019), ditolak sejumlah organisasi setempat.
Beberapa Ormas yang menolak kedatangan Rocky Gerung meliputi KNPI, Karang Taruna, PAC Anshor, Pemuda Pancasila, PMII, SARBU MUSI, KB P3, perwakikan pendidikan, dan juga perwakilan masyarakat umum.
Ketua Ormas Keluarga Besar Putra Putri Polri (KB P3) Kabupaten Tuban Ardrian Zaenal Abidin menyampaikan alasan penolakan kedatangan Rocky Gerung, karena sering melontarkan bahasa yang dapat memicu polemik di masyarakat.
"Semua sudah tahu dari jejak digital dan juga televisi, kalau ucapan Rocky terkadang bisa memicu polemik masyarakat," kata Ardrian seperti dilansir TIMES Indonesia - jaringan Suara.com pada Senin (18/03/2019).
Diskusi publik yang mendatangkan Rocky Gerung tersebut diselenggarakan LSM Nusantara Corruption Watch.
Agenda tersebut rencananya akan digelar pada Selasa (19/03/2019) mulai pukul 08.00 WIB, yang akan diundang sebanyak seribu orang.
Atas dasar itu, ia dan sejumlah Ormas lainnya menolak kedatangan Rocky di Tuban. Terlebih karena saat ini adalah tahun politik.
"Secara prinsip, kita mendukung jika dilaksanakn setelah Pilpres. Kalau dilaksanakan sebelum Pilpres kita tolak karena kita kawatirkan itu bisa memicu polemik," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Panitia LSM Nusantara Corruption Watch (NCW) Nur Rahman menanggapi penolakan tersebut merupakan hal yang lumrah.
Baca Juga: Cerita Denny Cagur tentang Anaknya yang Terjebak di Lift
"Itu hak masing-masing Ormas dan masyarakat. Kita tampung aspirasinya dan berrharap ada titik temunya, " tambahnya.
Dikemukakannya, rencana diskusi publik bersama Rocky Gerung hingga saat ini belum memperoleh ijin dari pihak kepolisian.
"Kita belum dapat ijin dan masih menunggu dari kepolisian. Kita serahkan ke pihak kepolisian, karena tanpa ijin polisi acara ini tdak bisa berjalan," bebernya.
Ia menambahkan, sebagai warga negara yang baik, pihaknya tidak akan menabrak aturan.
"Kita tidak akan tabrak tabrak aturan. Kita tetap taat aturan, karena itu wajib," ujarnya.
Berita Terkait
-
Bahaya State Capture, Pakar Ungkap Cara Militer 'Kuasai' Negara Lewat Jalur Legal
-
Digeruduk Mahasiswa, Diskusi 3 Pejabat Kabinet Prabowo di UGM Ricuh
-
Rocky Gerung Sebut Eksaminasi Putusan Kerry Riza Uji Cara Berpikir Penegak Hukum
-
Lepas dari Orde Baru, Indonesia Belum Berani Masuk Rumah Demokrasi
-
Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja 'Tutup Telinga' ke Dirjen demi Gol-kan ChromeOS
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
BRI Hadir untuk Korban Gempa NTT, Bangun Posko Logistik BRI Peduli
-
Operasi Karhutla Gunung Bromo TNBTS Selesai, Posko Resmi Ditutup
-
Diiming-imingi Gaji Rp9 Juta di Singapura, Tiga Calon PMI Diduga Ditampung Dua Bulan di Bondowoso
-
Kasus Tambang Ilegal Tuban Meluas, Dua Nama Dilaporkan ke Polisi
-
Tragedi Berdarah di Pademawu: Siswi SD Tewas Di Tangan Ibu Kandungnya