SuaraJatim.id - DPD Partai Gerindra Jawa Timur memberikan mengirimkan surat edaran kepada Ketua DPC Gerindra Kabupaten/Kota di seluruh daerah Jawa Timur agar menginstruksikan seluruh saksi kecamatan untuk menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di tingkat PPK.
Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno mengatakan instruksi itu disampaikan lantaran partainya menganggap banyak menemukan kecurangan terkait pelaksanaan Pilpres 2019.
"Iya itu benar. Karena prosesnya ini banyak sekali kecurangan-kecurangan tadi kita sudah uraikan, C1 nya beda, C1 yang harusnya ditempel di kelurahan tidak ada, kemudian yang disampaikan ke saksi itu cuma fotokopinya kemudian A5 nya juga beda, terus kita mau tanda tangan? Buat apa Pemilu kayak gini kita tanda tangan," kata Soepriyatno, Kamis (25/4/2019).
Instruksi agar seluruh saksi menolak tanda tangan, kata Soepriyanto bukan karena Partai Gerindra yang mengusung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga dirugikan terkait tuduhan adanya kecurangan tersebut.
"Oh tidak. Biarkan rakyat yang menilai yang penting kita kawal C1 aslinya yang diterima oleh saksi-saksi," tambahnya.
Lebih lanjut Soepriyatno menegaskan, temuan kecurangan di daerah-daerah yang terstruktur dan masif kecurangannya ada di di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Kalau menemukan C1 susulan yang nggak bener kita nggak mau tanda tangan. Seluruh Indonesia kalau ditemukan kecurangan yang terstruktur dan masif jangan menandatangani berita acara di kecamatan," pintanya.
Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam mengaskan, meski saksi dari Gerindra tidak menandatangani tidak akan merubah proses jalannya rekapitulasi.
"Tidak masalah, karena saksi ini tidak hanya satu. Proses pelaksanaan rekap tetap berjalan," jelasnya.
Baca Juga: Cegah Dua Kubu di Pemilu 2024, Berkarya Usul Ambang Batas Dihilangkan
Kontributor : Achmad Ali
Berita Terkait
-
Putri Amien Rais Rekam Video Bareng Prabowo: Saya Bersama Bapak Presiden
-
Anak Bos Lion Air, Raup Suara Terbanyak di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur
-
KPU Gagal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Hari Ini
-
PDI Perjuangan Minta Prabowo Setop Klaim Menang Tanpa Bukti
-
Sebut Prabowo Menang 80 Persen, PAN Nilai Djoko Santoso Bikin Panas Situasi
Terpopuler
- Selamat Tinggal, Kabar Tak Sedap dari Elkan Baggott
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga dengan Sensasi Alphard: Mulai Rp50 Juta, Bikin Naik Kelas
- Pemain 1,91 Meter Gagal Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Kini Bela Tim di Bawah Ranking FIFA Garuda
- 41 Kode Redeem FF Max Terbaru 8 Juli: Raih Skin Senjata, Diamond, dan Katana
- 31 Kode Redeem FF Terbaru 8 Juli: Raih Animasi Keren, Skin SG, dan Diamond
Pilihan
-
Fenomena Magis Pacu Jalur, Tradisi Kuansing Riau Kini Viral lewat Aura Farming
-
Tarif Trump 32 Persen Buat Menteri Ekonomi Prabowo Kebakaran Jenggot
-
Berapa Gaji Yunus Nusi? Komisaris Angkasa Pura Rangkap Sekjen PSSI dan Wasekjen KONI
-
Gaji Tembus Rp 150 Juta Per Bulan, Cerita Pemain Liga 1 Pilih Main Tarkam di Luar Klub
-
Erick Thohir Angkat Sekjen PSSI Yunus Nusi Jadi Komisaris Angkasa Pura
Terkini
-
Khofifah Hadiri Pemeriksaan KPK di Polda Jatim, Tegaskan Bukan Sebagai Tersangka
-
Bukan Cuma Bikin Tembok Bergetar, Sound Horeg Picu Konflik Sosial, Pemprov Jatim Turun Tangan!
-
Transaksi Misi Dagang NTB Tertinggi Raih Rp 1,068 Triliun: Gubernur Khofifah Optimis Peluang Usaha
-
Bantuan Sosial BSU 2025 Disalurkan BRI dalam 3 Tahap, Efisien dan Tepat Sasaran
-
Alasan KPK Periksa Gubernur Khofifah di Polda Jatim, Bukan di Gedung KPK