
SuaraJatim.id - Aksi demonstrasi wali murid dan orang tua siswa di Gedung Negara Grahadi yang kecewa dengan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 mendapat dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
"Sistem Zonasi ini kan berlaku seluruh Indonesia, karena ini ada permendikbud yang harus diikuti di Seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Se-Indonesia. Dengan sistem seperti ini, karena belum siapnya seluruh infrastruktur yang dipunyai sekolahan, SMP maupun SMA, maka yang dirugikan adalah wali murid, karena mereka kebingungan," ujarnya.
Bahkan, Armudji mengaku juga menerima beberapa keluhan dari para wali murid dan orang tua siswa. Menurut Armudji, persoalan tersebut harus segera diselesaikan.
"Mereka yang merasa nilai UN-nya tinggi, maka jarak rumah dengan sekolahan itu jauh, tidak diterima. Surabaya, masih menerima kebijakan itu dengan lintas zona, dengan tambahan ada tes TPA serta pembanding nilai UN nya. Itu TPA-nya melalui tes offline ya, itu sudah bagus, tapi kan persentase masuk dengan zona (kawasan) cuma sedikit sekali," imbuhnya.
Baca Juga: Demo Tolak Sistem Zonasi PPDB 2019 di Surabaya, Emak-emak: Ganti Mendikbud
Menurutnya, sistem zonasi ini akhirnya membuat anak-anak yang nilainya tinggi, tetapi mereka tidak terpilih atau masuk sekolah yang diinginkan, dikarenakan jarak rumah cukup jauh dengan sekolahan.
"Untuk jalur prestasi cuma 2,5 persen. Terus untuk lintas zona (kawasan) lebih dari 20 persen, terus yang dari luar kota cuma satu persen. Mereka dengan selisih jarak yang cuma ratusan meter bahkan puluhan meter dengan nilai yang lumayan, tidak bisa bersaing, dan kalah dengan yang rumahnya dempet dengan sekolahan," ucapnya.
Armudji mengatakan, permendikbud ini harus kembali dievaluasi, karena kurang fair ke siswa yang memiliki nilai tinggi.
"Ini yang perlu di evaluasi secara nasional, bukan cuma Surabaya saja, keresahan ini bukan hanya terjadi di Surabaya, tapi terjadi dimana-mana. Jawa Tengah maupun Jawa Barat pun juga terjadi keresahan yang semacam ini," ucap Armudji membela Wali Murid.
Selain itu, Armudji menyarankan agar Wali Kota, Bupati, maupun Gubernur, kembali mempertanyakan hal tersebut.
Baca Juga: Tuai Banyak Masalah, PPDB Sistem Zonasi di Jatim Diminta Ditunda
"Oleh karena itulah Provinsi dan Kabupaten, mereka supaya kembali menanyakan sistem yang dipakai mendikbud," pungkasnya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Link Pendaftaran PPDB Jateng 2022
-
PPDB Jogja 2022 Dibuka untuk Jenjang SMA, Cek Langkah-langkahnya di Sini
-
PPDB Online SMP 2022 Jakarta: Jalur Afirmasi KJP Plus Dibuka Hari Ini!
-
PPDB Online SMP 2022 Dibuka, Simak Jalur Masuk, Tahapan hingga Tata Cara Pendaftarannya
-
Ini Cara Pantau PPDB Online 2022 lewat HP, Mudah dan Praktis!
Terpopuler
- 1 Detik Setelah Pascal Struijk Naturalisasi, Harga Pasar Timnas Indonesia Termahal ke-4 di Asia
- 5 Rekomendasi Mobil Bekas Rp50 Jutaan Mei 2025: Mesin Tak Merepotkan, Irit Bensin, Pajak Murah
- Petinggi Venezia Ucapkan Terima Kasih ke Inter Milan, Resmi Lepas Jay Idzes?
- Selamat Tinggal Persib, Nick Kuipers Hengkang ke Eropa Musim Depan?
- Rekomendasi 7 HP 5G Murah dengan Spek Ciamik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Bus Persik Diserang Oknum Suporter, Arema FC: Itu di Luar Kendali Kami
-
Dari Kanjuruhan Kita Tidak Belajar: Doa Pemain Persik Dibalas Aksi Barbar
-
Tak Kapok Tragedi Kanjuruhan, Oknum Aremania Berulah Lempari Bus Persik Kediri
-
Data dan Fakta El Clasico Jilid 4 Musim Ini: Barcelona Kalahkan Real Madrid?
-
Butuh Dana Cepat? Kenali Pinjol Aman dan Hindari Risiko Bunga Tinggi
Terkini
-
Khofifah Ungkap 'Rahasia' Muslimat NU Jadi Lebih Kuat: Talent DNA Jadi Kunci!
-
Ini Sosok yang Gantikan Sarmuji Pimpin Golkar Jatim 5 Tahun ke Depan
-
Pertemuan Prabowo - Megawati Makin Dekat, Bahlil: Sudah Seyogyanya
-
Jasad Siswa SMK Mojokerto Ditemukan di Sungai Brantas, Keluarga Sebut Ada Kejanggalan
-
Daftar 5 Link DANA Kaget Terbaru Pekan Kedua Mei 2025, Akhir Pekan Full Senyum