SuaraJatim.id - Sebanyak 49 desa yang ada di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengalami kekeringan. Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya yang hanya 45 desa di delapan kecamatan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan Didik Alih Wibowo mengemukakan penambahan jumlah desa terdampak kekeringan diketahuinya, setelah adanya permintaan air bersih dari empat desa.
"Memang ada penambahan empat desa 'baru', setelah kami mendapat laporan permintaan bantuan air bersih dari pihak pemerintah desa," katanya seperti dilansir Antara pada Rabu (11/7/2019).
Desa-desa itu, katanya, mayoritas mengalami kering kritis. Sedangkan, beberapa desa yang lain kategori kering langka. Ia mengemukakan desa yang dikategorikan kering kritis artinya tidak memiliki ketersediaan air bersih sama sekali. Sedangkan kering langka pada dasarnya masih memiliki sumber air, namun dalam jumlah terbatas dan hanya bisa memenuhi kebutuhan air dalam jangka waktu tidak lama.
"Saat ini kami fokus mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang mengalami kering kritis ini," katanya.
Diakuinya, sebanyak delapan kecamatan yang mayoritas daerahnya masuk zona merah kekeringan tersebut adalah Donorojo, Pringkuku, Bandar, sebagian Kecamatan Pacitan (pinggiran), Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.
Saat ini, bantuan air bersih tidak hanya dilakukan tim BPBD, karena ada unit/lembaga lain yang saat ini aktif menyalurkan bantuan serupa untuk didistribusikan ke daerah-daerah kering kritis. Didik mencontohkan di Kecamatan Bandar ada satu mobil truk tangki bantuan dari mitra relawan, serta TNI diarahkan BPBD untuk penyaluran selama tiga hari berturut ke depan.
Sementara untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau program penyaluran air bersih, diberlakukan secara bersamaan namun terfokus. Sedangkan, pengiriman reguler di daerah-daerah dataran yang selama ini memang menjadi fokus bantuan BPBD, setiap hari.
Menurut Didik, potensi kekeringan tahun ini lebih parah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2018, BPBD Pacitan mencatat kekeringan di 25 desa, namun tahun ini jumlahnya membengkak menjadi 45 desa sebagai dampak kemarau yang lebih awal datang.
Baca Juga: Sebulan Kemarau, Tujuh Kecamatan di Sukabumi Mulai Kesulitan Air Bersih
"Sejauh ini kami sudah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke 15 desa yang terdampak," katanya.
Selama masa siaga, BPBD setempat mengalokasikan dana penanggulangan dalam bentuk penyaluran air bersih hingga 240 kali (truk tangki). (Antara)
Berita Terkait
-
Sebulan Kemarau, Tujuh Kecamatan di Sukabumi Mulai Kesulitan Air Bersih
-
Cegah Kerugian Panen karena Kekeringan Rp 3 T, BPPT Akan Buat Hujan Buatan
-
Puluhan Ribu Warga di Banyumas dan Cilacap Kesulitan Air Bersih
-
Musim Kering, Puluhan Ribu Warga di Karawang Kesulitan Air Bersih
-
Banyumas Kekeringan dan Sangat Butuh Air Bersih, Dampak Terus Meluas
Terpopuler
- Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
- 5 Sepatu Onitsuka Tiger Terbaik untuk Jalan Kaki Seharian: Anti Pegal dan Tetap Stylish
- Bukan Dean Zandbergen, Penyerang Keturunan Ini akan Dampingi Miliano Jonathans di Timnas Indonesia?
- Tangis Pecah di TV! Lisa Mariana Mohon Ampun ke Istri RK: Bu Cinta, Maaf, Lisa Juga Seorang Istri...
Pilihan
-
Sri Mulyani Disebut Pihak yang Restui Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan
-
Sri Mulyani Berencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 4 Bulan Lagi
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
-
Naturalisasi PSSI Belum Rampung, Miliano Jonathans Dipanggil Timnas Belanda
-
Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9%, Menkeu: Pertama Kali dalam Sejarah
Terkini
-
Apresiasi pada Paskibraka Nasional, BRI: Dukungan terhadap Dedikasi dan Kedisiplinan
-
Bella Anjani Mahasiswi IKADO Surabaya Dorong Generasi Z LAWAN 'Narsisme' dengan Buku Ilustrasi
-
Niat Sholat Rebo Wekasan di Bulan Safar, Amalan Tolak Bala Beserta Pandangan Ulama
-
Festival Mangrove, Gubernur Khofifah Ajak Warga Jaga Ekosistem dan Bangun Ekonomi Berkelanjutan
-
DPRD Jatim Kritik Anggaran untuk Isu Perempuan dan Anak di Rancangan P-APBD 2025