Kenapa Tambang Emas Tumpang Pitu Harus Ditolak?

Naik bus malam dari Kabupaten Banyuwangi ke Kota Surabaya, Jawa Timur, bisa ditempuh selama 6 jam lebih di luar jalur tol. Melintasi 9 kabupaten dan kota, panjang perjalanan sekitar 300 kilometer.

Sepanjang itu, sebagian warga dari 5 desa di Kecamatan Pesanggaran, bersepeda untuk menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Mengayuh sepeda selama 5 hari, didorong keinginan menuntut Khofifah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) emas di kecamatan mereka.

"Kita intinya nggak mau pindah dari situ, nggak mau ruang hidup kita dirampas," kata Nur Hidayat, warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, pada hari pertama aksi mereka di Gubernuran Jawa Timur, Kamis (20/2/2020).

Dalam rilis yang Suara.com dapatkan, mereka memiliki 3 alasan menolak tambang emas Tumpang Pitu. Pertama Bukit Tumpang Pitu yang ditambang jadi penuntun nelayan pulang dari laut, selain Pulau Nusa Barong dan Gunung Agung di Bali.

Baca Juga: Lika Liku Penolak Tambang Tumpang Pitu Bersepeda Banyuwangi - Surabaya

Kedua Bukit Tumpang Pitu maupun Salakan menjadi harapan warga berlindung dari angin tenggara maupun ancaman tsunami. Angin tenggara yang kencang rutin datang, sementara tsunami pernah menerjang Dusun Pancer, Desa Sumberagung itu, tahun 1994.

Di tepi jalan Dusun Pancer, berjajar rambu jalur evakuasi, yang sebagian panahnya menunjuk ke barisan perbukitan di sebelah utara. Lokasi Bukit Salakan, Lompongan dan Gendruwo, yang berjajar itu menjadi tempat evakuasi alami bagi warga bila terjadi tsunami.

Ketiga, Bukit Tumpang Pitu menjadi tempat warga mendapatkan aliran air dan mencari tanaman obat secara turun temurun. Setelah berproduksi di Tumpang Pitu, warga meyakini perusahaan tambang mulai menggarap Salakan dengan proyek geolistrik mereka di sana.

Ketiga alasan itu mendorong 63 orang, sebagian wanita dan anak, berangkat bersepeda ke Surabaya, Sabtu (15/2/2020). Mereka sempat singgah di beberapa tempat yang warganya juga memiliki konflik agraria, misalnya di lokasi semburan Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

Sesampainya di Surabaya 12 orang rutin berdemo di Gubernuran Jawa Timur, selebihnya pulang atau melanjutkan aksi mengayuh sepeda ke Istana Kepresidenan di Bogor. Menginap di Kantor Walhi Jatim, mereka pulang pergi berdemonstrasi di depan Gubernuran Jawa Timur setiap hari.

Baca Juga: Warga Ancam Tutup Tambang Emas Tumpang Pitu Jika Khofifah Tak Cabut Izin

"Yang kita khawatirkan kan itu, Gunung Salakan dijadikan pintu masuk untuk menggarap semua gunung yang mengelilingi 5 desa," kata Dayat.