SuaraJatim.id - Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember Tahun 2019 mendapat penilaian buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penilaian tersebut diberikan lantaran BPK tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion.
Dalam penilaiannya, BPK membagi dalam empat kategori yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak Wajar (TW) dan tidak menyatakan pendapat. Artinya, penilaian tidak menyatakan pendapat merupakan penilaian terendah atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil laporan tersebut disampaikan secara daring, diikuti oleh Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Bupati Jember Faida, Selasa (30/6/2020).
Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengaku, tidak menduga atas penilaian buruk yang diberikan. Dia mengemukakan, penilaian tersebut menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Laporan Keuangan Pemkab Jember.
Baca Juga: Kejari Jember Beberkan Fakta Kedatangan Bupati Faida pada Kamis Malam Lalu
“Ini di luar dugaan saya, karena Pemkab Jember mendapat opini tidak memberikan penilaian atau disclaimer,” kata Itqon saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Itqon menambahkan, seharusnya penilaian dapat ditingkatkan lebih baik dari tahun ke tahun.
Untuk diketahui, dalam laporan keuangan tahun 2018, Pemkab Jember mendapat penilaian WDP. Namun, bukannya mempertahankan atau meningkatkannya menjadi lebih baik, malah kian memburuk.
Lantaran itu pula, Politisi PKB ini menduga, penyebab BPK tidak menyatakan pendapat karena tim auditor tak mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup untuk melakukan penelusuran dan pemberian penilaian. Kemungkinan terjadi fraud atau penyimpangan penyajian laporan keuangan negara.
Sayangnya, paparan secara online dirasa Itqon terlalu cepat sehingga tidak bisa mendapatkan keterangan secara detail perihal penilaian laporan keuangan tersebut.
Baca Juga: Dinyatakan Bersalah Terkait APBD Jember 2020, Bupati Faida Terancam Sanksi
Selanjutnya, dia merencanakan mengajak pinpinan DPRD Jember mengunjungi Kantor BPK untuk memastikan mendapat keterangan penilaian secara detail terkait penyimpangan penyajian laporan keuangan.
- 1
- 2
Baca Juga
Komentar
Berita Terkait
-
BPK Ungkap 78 Juta Dosis Vaksin Beredar Tanpa Izin, Menko PMK: Kalau Ada Mustahil, Semua Tercatat di PeduliLindungi
-
BPK Temukan 6.011 Kasus Laporan Keuangan Pemerintah Bermasalah, Totalnya Rp31,34 Triliun
-
Hasil IHPS II 2021: BPK Temukan Data Kemenkominfo Rawan Bocor
-
Kota Bogor Raih Laporan Keuangan WTP Berturut-turut Sejak 2016, Bima Arya: Kesiapan Kami Bangun Pemerintahan Bersih
-
Raih Laporan Keuangan WTP Secara Berturut-turut Sejak 2010-2021, Mohammad Idris: Bukti Kota Depok Transparansi
Terpopuler
-
Kisah 4 Keluarga Bu Titis, Liburan Sama-sama, Berakhir di Pembaringan Satu Liang Lahat
-
Kisah dari Lokasi Asli Cerita KKN di Desa Penari, Kades: Ada Kampung Hilang, Setelah Sampai Sana Tiba-tiba GPS Saya Mati
-
LENGKAP Surah Yasin Full Arab 6 Halaman dan 83 Ayat, Tulisan Jelas Lengkap dengan Latin
-
Kronologi Lengkap Kecelakaan Bus Pariwisata di Tol Surabaya-Mojokerto yang Tewaskan 14 Orang