SuaraJatim.id - Pencalonan putra sulung Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 berpotensi menjadi oligarki politik. Hal itu bisa terjadi bila sejumlah variabel terpenuhi.
Oligarki merupakan model pemerintahan yang dijalankan beberapa orang dari kelompok tertentu. Dalam praktiknya kelompok tersebut dengan berbagai upaya akan mencoba mempertahankan kekuasaannya.
Caranya dengan menguasai pos-pos politik yang berada di wilayah tersebut, seperti menguasai jajaran eksekutif, parlemen atau legislatif, birokrasi, dan ekonomi. Variabel ini harus terpenuhi untuk bisa disebut oligarki.
"Kalau mau disebut sebagai oligarki variabel-variabel itu terpenuhi atau tidak, dan sejauh mana kekuatan Pak Pram (Pramono) di Kediri misalnya," kata pengamat politik Universitas Brawijaya, Tri Hendra Wahyudi, Kamis (23/7/2020).
Baca Juga: PABBSI Dibubarkan, Joko Pramono: Kita Harus Ikuti Aturan Internasional
"Tapi kalau (ditanya) adakah potensi (pencalonan Hanindhito atau Dhito) menjadi oligarki politik? Secara teoritis ya ada. Cuma apakah hitung-hitungan aspek tadi itu memenuhi syarat atau tidak, sejauh ini saya belum tahu," lanjutnya.
Meski demikian Hendra menilai terlalu dini apabila masyarakat menyimpulkan pencalonan Dhito di Pilkada Kabupaten Kediri 2020 sebagai bentuk oligarki politik. Lantaran Dhito baru berstatus bakal calon bupati (Bacabup) Kediri.
"(Dhito) belum terpilih dan belum bekerja, kita belum tahu. Nanti misalkan mereka sudah terpilih, dua-tiga tahun mereka bekerja bisa kita lihat, bisa kita nilai apakah itu mengarah ke sana (oligarki) atau tidak," jelasnya.
Selain berpotensi menjadi oligarki, pencalonan Dhito juga dikhawatirkan menjadi upaya untuk melanggengkan dinasti politik yang hanya berdasarkan trah, bukan kapabilitas politik.
Sebenernya, lanjut Hendra, dinasti politik tidak menjadi masalah asal trah atau kerabat yang maju memiliki kapabilitas politik yang memadai. Adapun yang menjadi persoalan bila dinasti politik itu dibangun berdasarkan trah saja.
Baca Juga: NasDem Target 60 Persen Suara untuk Anak Pramono Anung di Pilkada Kediri
"Nah, di Indonesia celakanya dinasti politik itu biasanya tidak didukung oleh kapasitas politik yang memadai, sehingga itu menjadi citra yang buruk," jelas Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi Universitas Brawijaya itu.
Berita Terkait
-
Maruarar Sirait Sebut Pram-Rano Bakal Ditinggal Pemilih Nonmuslim Usai Didukung Anies, PDIP Lapor Bawaslu
-
Pram-Rano Disebut Sengaja Tak Munculkan Atribut PDIP dan Megawati: Untuk Rayu Anak Abah
-
Cek Fakta: Benarkah Ridwan Kamil Mendukung Pramono-Doel dengan Pose 3 Jari?
-
Hasil Survei Indikator Terbaru Jelang Pemilihan, Pramono-Doel Paling Unggul
-
Intip Kemeriahan Kampanye Akbar Terakhir Pramono-Rano
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Bawaslu Jatim Minta Hormati Masa Tenang: Jangan Ada Pengumuman Hasil Survei
-
Pesan Penting Said Abdullah untuk Kader PDIP Jatim di Masa Tenang
-
Tega! Kronologi Suami di Gresik Aniaya Istrinya Hingga Meninggal
-
Gunakan Alat Seadanya, Emil Dardak Ikut Turunkan APK
-
APK Calon Kepala Daerah Dibersihkan dari Jalanan Kota Surabaya