Warga Tolak Jual Lahannya untuk PSN Jokowi, Puluhan Aparat Diturunkan

SuaraJatim.id - Konflik lahan di Tuban terkait pembangunan kilang minyak yang termasuk dalam rencana strategis nasional (RSN) kembali terjadi.

Warga yang sejak awal menolak menjual lahan untuk rencana proyek tersebut, kembali berhadapan dengan aparat keamanan yang diturunkan dalam mengamankan proses pengadaan lahan di Desa Wadung dan Sumurgeneng Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban pada Senin (3/8/2020).

Bersamaan dengan aparat keamanan tersebut, pihak kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban secara sepihak melakukan pengukuran lahan milik warga.

Lantaran itu, warga menolak keras dan menggeruduk kantor BPN Tuban di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Seorang warga setempat, Ida mengaku terkejut dengan kedatangan pegawai BPN yang didampingi aparat keamanan dari unsur Polri dan TNI ke rumahnya.

Baca Juga: Kelenteng Kwan Sing Bio Disegel, Massa Forum Lintas Agama Geruduk PN Tuban

"Tidak ada pemberitahuan sama sekali, tiba-tiba datang ke rumah. Ulek saya lempar dan tidak jadi masak. Bilangnya mau silaturahmi. Tapi sambil membawa alat ukur tanah (digital). Otomatis saya kaget dan menolak," ujarnya.

Lahan yang dimiliki Ida merupakan sumber penghasilan untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Lahan tersebut berupa ladang dan rumah. Menurutnya, lahan itu merupakan warisan, sehingga sukar untuk dijual.

"Katanya (pegawai BPN Tuban) harus diukur hari ini (Senin, 3/8/2020). Mungkin kah rumah kami mau diukur? Ya tidak bisa, saya tidak menjual," tegasnya.

Setelah itu, pemilik lahan kompak menolak dan menggeruduk kantor BPN Tuban. Mereka menuntut supaya tidak melakukan pengukuran lagi terhadap lahan mereka.

"Sekitar delapan orang lahannya ketahuan diukur. Setelah itu baru warga mendatangi. Pegawai BPN pun bersama aparat keamanan ramai-ramai kembali, tidak jadi mengukur. Kemudian kami bersama-sama menggeruduk kantor BPN," katanya.

Baca Juga: Kelenteng Kwan Sing Bio Tuban Digembok Paksa, Penghuni Terkurung

Kepala Kantor BPN Tuban Ganang Anindito mengatakan, seharusnya pemilik lahan tidak menolak pada tahapan saat ini, yakni pelaksanaan pengadaan tanah.