SuaraJatim.id - Aksi penolakan acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) diwarnai aksi demonstrasi massa yang dilakukan di dua titik pada Senin (28/9/2020).
Dalam aksi yang dilakukan di Gedung Juang 45 dan Graha Jabalnur Kota Surabaya, massa menolak acara tersebut karena dianggap politis.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo yang datang ke Surabaya, turut buka suara. Seperti dilansir Beritajatim.com-jaringan Suara.com, Gatot menuding jika aksi tersebut diikuti massa bayaran.
“Jadi, keberadaan KAMI ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya, ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo. Mungkin ayahnya baru saja di-PHK, dan memerlukan uang untuk keluarganya,” kata Gatot kepada wartawan di Masjid As-salam Puri Mas Surabaya.
Gatot juga mengimbau kepada massa yang hadir dalam acara KAMI untuk bersyukur karena keberadaan demo penolakan.
“Saya mengimbau kepada rekan-rekan KAMI, bahwa kita harus bersyukur. Karena yang demo di sana karena kehadiran KAMI akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini, ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran ya diterima,” tuturnya.
Tak hanya itu, dia menyebut, kondisi ekonomi anggota KAMI Jatim lebih baik dari para demonstran tersebut.
Dia mencontohkan, anggota KAMI mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli bensin menuju Gedung Juang 45. Berbeda dengan pendemo di Gedung Juang 45 yang malah dibayar.
"Itu kan beda, kalau KAMI ke sana keluar (ongkos) bensin dan sebagainya. Kondisinya lebih baik. Maka, semua saya ajak berdoa agar semua yang demo di Jabalnur dan Gedung Juang 45, kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan membawa uang sekadarnya untuk keluarganya," jelasnya.
Baca Juga: Kiai Kampung Tolak KAMI: Mereka Cari Panggung, Sakit Hati Kalah Pilpres
Sementara seorang deklarator dan Presidium KAMI Pusat Rochmat Wahab menyatakan, KAMI tidak pernah berniat untuk menjadi musuh pemerintah.
“Kita punya hak berkumpul dan berdiskusi. Saya yakin ini bukan akhir. Gerakan kita gerakan moral dan lahir dari orang-orang yang berintegritas,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya menggelar aksi bersama menolak rencana silaturahmi dan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Senin (28/09/2020).
Mereka juga mendukung kepolisian membubarkan acara tersebut. Seperti dikatakan Ketua Jaringan Masyarakat Melek Politik (JMMP) Kota Surabaya, Ismail Busro. Menurutnya, langkah Polda Jatim dalam membubarkan deklarasi KAMI sangat tepat.
Sebab selain membahayakan warga terkait penyebaran Covid-19 juga gerakan itu memanfaatkan kondisi yang lagi prihatin melawan wabah dengan misi politis.
"Lebih baik monggo bareng-bareng melawan Covid-19. Kalau mau nyapres nanti 2024, itupun kalau ada partai yang mau mengusung dan rakyat mendukung. Sabar jenderal, Jatim dan Surabaya tidak mudah untuk diprovokasi politik," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
Terkini
-
Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU, NU Kembali ke Akar Qanun Asasi dan Tradisi Tebuireng
-
Tiba di Tambakberas, Prabowo Subianto Bakal Tutup Muktamar ke-35 NU
-
Ngalap Berkah di Muktamar ke-35 NU, Cerita Tukang Ojek Banjir Rezeki di Tambakberas
-
Rais Aam dan Ketum PBNU Terpilih, Muhammadiyah Harap Makin Perkuat Ukhuwah
-
Hasil Muktamar ke-35 NU: Evaluasi Kopdes, Rakyat Bukan Objek Pasar