LBH Tuding Polisi Lakukan Kekerasan saat Tangkap Pendemo Omnibus Law

SuaraJatim.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Malang menuding penangkapan 129 pengunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Malang, Kamis 8 Oktober 2020, melanggar hukum.

Alasan LBH, penangkapan disertai tindakan kekerasan okeh kepolisian. Hal itu terungkap pada konferensi pers oleh Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu (LBH Surabaya Pos Malang, LBH Neratja Justitia dan LBH Malang 19), Minggu (11/10/2020).

Menurut mereka, proses penangkapan dengan kekerasan terhadap sejumlah pengujuk rasa atau peserta aksi yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law yang berpusat di Kantor DPRD Kota Malang, diduga banyak dilakukan dengan tindakan assesive use a force (Eighenrechting).

Hal itu jelas melanggar hukum dan prosedur dalam penangkapan, mulai dari memukul dengan tongkat, menendang dibagian wajah, kepala, tangan, kaki, dan tubuh peserta aksi. 

Baca Juga: Soal Aksi Pembakaran Saat Demo, BEM SI: Pelaku Bukan Mahasiswa

"Selain itu penangkapan masa aksi di bawah umur pada 8 Oktober 2020 tidak ditangani dengan prinsip restorative justice secara serius oleh Polresta Malang Kota," kata LBH Surabaya Pos Malang, Daniel Siagian.

Berdasarkan keterangan peserta aksi yang diamankan pihak kepolisian kepada Tim Bantuan Hukum Malang Bersatu saat ditemui secara langsung di aula Mapolresta Malang Kota, sebagian dari mereka yang diamankan mendapatkan perlakuan kekerasan dan pemukulan.

Akibat kekerasan tersebut, para pendemo yang ditangkap mengalami luka-luka lebam dan memar di beberapa bagian tubuh, dan sebagian juga dilarikan ke rumah sakit. 

"Padahal secara normatif, kebebasan berpendapat di muka umum dilindungi undang-undang dan peraturan kapolri," katanya.

Rinciannya, lanjut dia, telah diatur pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: melindungi HAM, menghargai asas legalitas, prinsip praduga tak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan, serta Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Baca Juga: Ini 5 Daftar Gubernur Penolak UU Cipta Kerja

Kemudian, Perkap Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menjelaskan secara umum bahwa pelaku yang taat diberikan perlindungan hukum dan pelaku anarkis ditindak tegas dengan cara-cara manusiawi (tidak dianiaya, diseret, dilecehkan dan sebagainya).