Ketemu Mahfud MD Buruh Surabaya Malah Kecewa, Besok 4 Hari Demo Terus

SuaraJatim.id - Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) akan kembali menggelar aksi menuntut pencabutan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh.

Aksi akan digelar selama empat hari berturut-turut mulai Selasa 20 Oktober sampai  Jumat 23 Oktober 2020. Demo akan diikuti berbagai elemen buruh; KSPI, KASBI, FSPMI, FSP KEB KSPI, KP SPBI, SPN, FBTPI KASBI, LBH Surabaya, GMNI, WALHI, IMM, UNTAG BERGERAK, DEMA FTK UINSA, Aliansi Mahasiswa UNAIR, SERBU SETAN dan beberapa elemen lainnya.

Sasaran demonstrasi Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya. Namun sebelum menuju titik utama, terlebih dulu sekira kurang lebih 3000 massa akan berkumpul di Kebun Binatang Surabaya.

Nurudin Hidayat Wakil Ketua FSPMI Jatim menjelaskan, massa yang tergabung dari puluhan elemen buruh dan mahasiswa akan berkumpul di Kebun Binatang Surabaya sekira pukul 12.00 WIB.

Baca Juga: Dua Akun Twitter Penolak Omnibus Law Mendadak Dibatasi Aksesnya, Kenapa?

"Selanjutnya kita bergerak longmarch menuju Gedung Grahadi. Sasaran kita hanya satu," kata Nurudin Hidayat, Senin (19/10/2020) melalui sambungan telepon.

Nurudin melanjutkan, aksi yang akan digelar besok merupakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak mengakomodir tuntutan buruh agar presiden menerbitkan Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

"Sebelumnya tim 25 telah dipertemukan dengan Menkopolhukam Mahfud MD oleh Gubernur Jatim Khofifah. Dari pertemuan itu kita meminta pecabutan UU Omnibus Law. Namun kita disarankan untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dari situ tuntutan kita tidak terakomodir," katanya.

Ditanya sampai kapan demostrasi akan dilakukan, Nurudin memastikan akan digelar sampai UU Omnibus Law dicabut.

"Kita akan aksi sampai tuntutan kita mencabut UU Omnibus Law dicabut. Itu harga mati," pungkasnya.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Kumpul 23 Rektor, Beri Masukan ke Presiden Jokowi

Untuk diketahui, disahkannya UU Cipat Kerja dan Omnibus Law oleh DPR RI membuat kecewa para buruh. Undang-udang tersebut dianggap merugikan buruh sehingga mereka menuntut pembatalan Undang-undang.