Kabar Gembira, Selama November Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB

SuaraJatim.id - Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pembebasan denda tersebut akan berlangsung selama November 2020.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (Plt Kepala BPKPD) Rachmad Basari mengatakan, pembebasan denda tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada masyarakat Kota Surabaya tahun 2020 dalam rangka Hari Pahlawan.

"Berdasarkan data yang ada tunggakan denda itu sejak 1994-2020. Jadi, ada dendanya itu yang belum dibayar sejak tahun 1994, makanya ini kesempatan untuk membayarnya, karena dendanya sudah dihapuskan atau dibebaskan," katanya seperti dilansir Antara di Surabaya, Senin (9/11/2020).

Baca Juga: Wuiihh! Depok Kasih Diskon 75 Persen Pajak Bumi dan Bangunan PBB

Dia mengemukakan, pembebasan denda sebenarnya sudah berkali-kali dilakukan oleh Pemkot Surabaya, salah satunya ketika peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) dan termasuk pula pada saat peringatan Hari Pahlawan.

"Apalagi ini dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga program ini kami lanjutnya," katanya.

Menurut Basari, program ini penting untuk dilanjutkan karena pada saat Pandemi ini, semua sektor ikut terdampak. Dari situlah, Pemkot Surabaya memberikan stimulan dalam upaya membantu masyarakat berupa pembebasan denda PBB.

"Kondisi ini terjadi hampir semua negara. Tentunya tidak ada yang bisa menduga terjadinya wabah global ini. Jadi, kami terus lakukan program ini untuk membantu warga," ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, untuk memberlakukan pembebasan denda PBB maka ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, salah satunya memberlakukan pembebasan pada momen-momen tertentu, termasuk peringatan atau perayaan hari tertentu.

Baca Juga: Pajak Bumi dan Bangunan Naik 400 Persen, Pemkot Jogja Disebut Mirip VOC

"Karena secara aturan diperbolehkan pada momen tertentu, akhirnya itu salah satu acuannya. Apalagi uang yang dari masyarakat itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program atau pembangunan-pembangunan," katanya.