SuaraJatim.id - Pemerintah Kota Malang menyiapkan sejumlah pos penyekatan mudik dalam upaya untuk mengantisipasi pencegahan mudik lebaran.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, penyekatan akan dilakukan pada dua titik yang berada di wilayah Kota Malang, yakni pintu keluar Tol Madyopuro, di Kecamatan Kedungkandang, dan di Jalan Raya Balearjosari, Kecamatan Blimbing.
"Penyekatan ditentukan di beberapa titik, di wilayah Kabupaten Malang juga beberapa titik. Tapi tidak ada pelarangan di lingkup Malang Raya," kata Sutiaji, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (27/4/2021).
Sutiaji menjelaskan, selain melakukan penyekatan pada dua titik tersebut, Pemerintah Kota Malang juga akan melakukan pemetaan jalan-jalan alternatif, atau jalan tikus yang bisa dipergunakan untuk memasuki, atau meninggalkan wilayah Kota Malang.
Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan pada jalan-jalan alternatif tersebut, Pemerintah Kota Malang akan berkoordinasi lebih dalam dengan Polresta Malang Kota, dalam upaya untuk menyiapkan mekanisme penyekatan, termasuk pelibatan pihak kelurahan setempat.
"Kami akan berkoordinasi dengan kelurahan setempat, untuk pemetaan jalan tikus itu," ujar Sutiaji.
Sutiaji menambahkan, untuk sektor wisata, pada libur Lebaran 2021 tersebut, tidak ada aturan yang melarang aktivitas pariwisata di wilayah Kota Malang. Namun, pihaknya akan mengawasi pergerakan para wisatawan tersebut, dengan menyiapkan langkah-langkah teknis.
"Wisata diizinkan, nanti akan tetap ada mekanismenya. Misalnya warga dengan KTP Surabaya, kalau mau berwisata akan kita atur. Protokol kesehatan akan diperketat," tuturnya.
Langkah yang disiapkan Pemerintah Kota Malang tersebut dalam upaya untuk menekan potensi penyebaran Covid-19, pada saat libur Lebaran 2021. Satuan Tugas Penanganan Covid-19, telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021.
Baca Juga: Terminal Pulo Gebang Tetap Buka untuk Mudik Lebaran
Satgas Penanganan Covid-19 memutuskan untuk memberlakukan pengetatan mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menjelang masa peniadaan mudik pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Dalam Adendum surat edaran perihal pengetatan persyaratan PPDN tersebut, pemberlakuan pengetatan dibagi pada dua waktu. Pertama, periode H-14 menjelang masa peniadaan mudik (6-17 Mei 2021), yang berlaku mulai 22 April hingga 5 Mei 2021.
Kemudian, pada periode kedua adalah H+7 pasca-masa peniadaan mudik, yang berlaku pada 18-24 Mei 2021. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
- Setelah Pelatih Giliran Suporter FC Twente Usir Mees Hilgers: Pemain Malas
- Di Bursa Capres 2029: Elektabilitas Dedi Mulyadi Tembus 42 Persen, Ungguli Prabowo
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Bukan Minta Maaf, Pelaku Begal Payudara di Bangkalan Malah Bacok Suami Korban
-
Dicalonkan PWNU Jatim, Cicit KH Hasyim Asy'ari Usung Dua Agenda Besar untuk PBNU
-
Terobosan Muktamar NU: Bahas Usulan Zakat Jadi Diskon Langsung Pajak Terutang
-
Muktamar NU 'Haramkan' Ketum & Rais Aam Rangkap Jabatan Politik: Drama Alot yang Berakhir Manis
-
Gubernur Khofifah & Menteri PPPA Panen dan Tanam, Hadiri Pameran Produk SIKAP SMA, SMK, SLB Jombang