SuaraJatim.id - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) darurat. Awalnya PPKM darurat dijadwalkan akan berakhir pada 20 Juli 2021.
Namun, pembatasan gerak warga untuk menekan angka penyebaran Covid-19 itu diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Perpanjangan PPKM Darurat itu disebut-sebut sudah menjadi keputusan bulat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepastian perpanjangan masa PPKM ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy usai mengunjungi fasilitas shelter di Hotel UC UGM, Jumat (16/07/2021) lalu.
Dengan diperpanjangnya PPKM ini otomatis membuat beberapa pihak harus menghentikan beberapa kegiatan untuk sementara waktu, misalnya pegawai perkantoran yang masih harus WFH, kemudian pembatasan operasi mal, rumah makan dan warkop.
Baca Juga: Penyekatan Suramadu Diperketat Jelang Tradisi Toron Iduladha Warga Madura
Sebelumnya, PPKM darurat sendiri menuai reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung, ada pula yang memprotes. Masih ngait pada kasus gerakan kaum anti PPKM yang mengajak masyarakat demonstrasi beberapa waktu lalu lewat media sosial.
Gerakan anti PPKM darurat ini ramai di media sosial warga Kediri dan Malang Raya. Poster penolakan berseliweran di medsos dan grup-grup WhatsApp warga Malang serta Kediri.
Kemudian, sejumlah pemilik warkop di Surabaya juga nampak keberatan dengan penerapan PPKM tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu operasi PPKM darurat di Kenjeran Surabaya berujung pada bentrokan.
Lalu bagaimana dengan profesi pengacara? Menanggapi hal ini, Johanes Dipa Widjaja seorang praktisi hukum di Surabaya menyatakan PPKM tentu menghambat kerja advokad.
Pada pokoknya, kata dia, memberlakukan PPKM darurat yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial dan non kritikal diberlakukan WFH 100 persen, selain itu untuk melajukan perjalanan Domestik harus menunjukan kartu vaksin.
Baca Juga: Viral Camat di Surabaya Ini Bingung Cara Nyalakan Sirine Saat Sopiri Ambulans
"Padahal pelaksanaan vaksinasi di wilayah Surabaya belum terlaksana secara menyeluruh sehingga menghambat para advokat yang belum mendapat giliran vaksinasi," kata Johanes Dipa Widjaja, dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Senin (19/7/2021).
Berita Terkait
-
Profil UD Sentoso Seal, Distributor Oli yang Tahan Ijazah dan Potong Gaji Karyawan Jika Salat Jumat
-
Profil Jaiden Law, Winger Keturunan Surabaya Kelahiran Sydney yang Bakal Trial di Klub Spanyol
-
Rayhan Hanan Buka-bukaan Soal PR Besar Persija Jakarta, Optimis Bangkit?
-
BRI Liga 1: Imbangi Persija, Misi Persebaya Surabaya Masih Belum Tuntas?
-
Wawali Surabaya Dilaporkan Polisi! Gara-Gara Bela Pekerja yang Ijazahnya Ditahan?
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
Terkini
-
Puluhan Mantan Karyawan yang Ijazahnya Ditahan Resmi Lapor Polisi
-
Layanan Wealth Management BRI Diakui Dunia, Raih Penghargaan Internasional dari Euromoney
-
Kronologi Kebakaran Rumah di Tegalsari Surabaya, 2 Orang Meninggal Dunia
-
Khofifah Bahas Kerja Sama Pendidikan hingga Energi Terbarukan dengan Delegasi Tomsk Rusia
-
Harga Gabah Kering Jatuh, DPRD Jatim: Panen Raya Terancam Tak Dinikmati Petani