SuaraJatim.id - Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan rumah hiburan umum (RHU) terpaksa harus merumahkan karyawannya.
Akan tetapi kini kondisi pandemi sudah mulai melandai. Para pengusaha RHU tersebut diminta kembali memanggil dan mempekerjakan para karyawan yang dirumahkan tersebut.
Hal ini seperti disampaikan Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Norma Yunita. Ia mengatakan, pembukaan sektor wisata dan RHU saat COVID-19 mulai melandai menjadi angin segar bagi pengusaha untuk kembali menjalankan bisnisnya.
"Tapi bagaimana para pekerja di dua sektor tersebut yang sebelumnya dirumahkan? Nasib mereka untuk dipekerjakan kembali kini sepenuhnya ada di tangan para pengusaha," katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (29/10/2021).
Menurutnya, pengusaha harus mempekerjakan kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan. Hal ini, lanjut dia, sebagai langkah membantu pemerintah dalam upaya memulihkan ekonomi masyarakat.
"Kami tahu, sektor ekonomi hampir sebagian besar masyarakat terpukul sejak pandemi COVID-19 berlangsung. Bahkan ribuan pekerja di berbagai sektor terpaksa di rumahkan, menganggur. Ini menjadi perhatian serius dan harus ada report-nya," ujarnya.
Ia menilai ada dua sektor yang saat ini mendapat relaksasi dari Pemkot Surabaya yakni wisata dan RHU yang menyerap banyak pekerja.
Untuk itu, para pengusaha harus menyadari bahwa relaksasi diberikan bukan semata-mata untuk kepentingan pemilik modal, namun juga harus menjadi angin segar bagi para karyawan.
Semestinya, kata dia, menjadi kewajiban pengusaha untuk menarik kembali para pekerjanya yang sempat dirumahkan.
Baca Juga: Bagi Para Arsitek Muda, Pemkot Surabaya Gelar Sayembara Desain Sontoh Laut
Sebab, lanjutnya, banyak dari pekerja saat dirumahkan dengan status yang tidak jelas.
"Semestinya memang kesanggupan untuk mempekerjakan kembali karyawan yang dirumahkan masuk dalam kalusul relaksasi pembukaan kembali RHU dan wisata," katanya.
Untuk itu, ia menyarankan sejumlah syarat yang harus dipenuhi pekerja ketika hendak kembali direkrut seperti pekerja harus menyerahkan syarat yang diwajibkan Pemkot Surabaya.
"Ini terkait kelayakan kerja saat massa normalisasi pandemi COVID-19. Dimana pekerja wajib sudah divaksin," katanya.
Kemudian, lanjutnya, pengusaha mesti memprioritaskan pekerja dengan KTP Surabaya agar memudahkan Pemkot Surabaya dalam melakukan traching penyebaran COVID-19.
Untuk mendukung upaya pencegahan tersebarnya COVID-19 di tempat kerja, kata dia, pengusaha harus menyediakan sarana atau fasilitas guna penerapan protokol kesehatan.
Berita Terkait
-
Bagi Para Arsitek Muda, Pemkot Surabaya Gelar Sayembara Desain Sontoh Laut
-
Fakta Baru Kasus Pesta Narkoba Polisi Surabaya, Mahasiswi Cantik Ini Diboking Rp 11 Juta
-
Bocah Nangis Takut Suntik Vaksin Meski Didampingi Panglima TNI, Netizen: Tawari Top Up FF
-
Info Vaksinasi Surabaya 29 Oktober 2021, Ada Ribuan Dosis di RS TNI AU Soemitro
-
Dewan Soroti Angka Pengangguran Terbuka Surabaya Naik, Banyak Anak Muda
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
9 Hektar Kebun Kopi di Ijen Dirusak, Polisi Buru Pelaku!
-
BRI Hadirkan Pengusaha Muda BRILiaN 2025 untuk Wujudkan UKM Naik Kelas
-
5 Link DANA Kaget Untuk Tambahan Uang Belanja di Indomaret Hari Ini
-
Nostalgia Bareng Bryan Adams di Jakarta, Beli Tiket Lebih Mudah lewat BRImo!
-
Wisata Bisa Jadi Mesin Uang Baru untuk Daerah, DPRD Jatim Beri Tips Jitunya