MUI Jatim Komentari Gus Samsudin, Kalau Pengobatannya Pakai Trik Penipuan: Haram..!

SuaraJatim.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim ikut mengomentari ribut-ribut soal terbongkarnya trik pengobatan Gus Samsudin oleh Pesulap Merah, Marchel.

Gus Samsudin ini Pemilik Padepokan Nur Dzat Sejati. Akhir-akhir ini Ia ramai dibahas warganet lantaran perseteruannya dengan Pesulap Merah.

Terbaru, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah yang merupakan YouTuber. Pesulap merah ini diketahui memiliki konten membongkar kebohongan dukun-dukun, dan sempat menanyakan keaslian pengobatan Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kademangan, Kabupaten Blitar.

MUI Jatim menilai kalau memang benar metode pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin itu ada unsur penipuan atau menggunakan unsur sihir maka pengobatan itu tidak dianjurkan atau haram.

Baca Juga: Pesulap Merah Bongkar Rahasia Jenglot yang Dipakai Dukun

Seperti dijelaskan Sekretaris MUI Jatim H Sholihin di Surabaya, Jumat (5/8/2022), saat melihat metode pengobatan harus melihat sejumlah aspek.

"Kalau dari sisi pengobatan, kita lihat beberapa aspek, yakni satu caranya, dua dampaknya cara itu, apakah menggunakan media yang diharapkan atau tidak. Nah ini pengobatan apapun, kita melihat adalah caranya," katanya dikutip dari timesindonesia.co.id jejaring media suara.com.

"Kalau metodenya adalah metode melanggar syariat, misal orang harus memanggil jin, tentunya tidak boleh karena ada unsur syirik," sambungnya.

Sholihin menjelaskan, usai mengetahui caranya benar atau tidak, maka pengguna jasa harus juga tahu, apakah obat yang dipakai penyembuhan halal atau haram.

"Kemudian di dalam praktiknya itu apakah dengan cara meraba perempuan atau apa, jadi cara itu menjadi sangat penting dalam menentukan hukum apa pengobatan itu boleh atau tidak. Begitu juga soal obatnya dari mana dulu, yang halal atau haram," katanya.

Baca Juga: Tarif Pengobatan Gus Samsudin, Ada yang Bayar Sampai Puluhan Juta

"Kedua tentunya kalau pengobatan itu kan ada dampaknya juga. Apa itu membahayakan atau tidak itu dipertimbangkan. Kemudian ada unsur penipuan atau tidak itu dipertimbangkan," ujarnya.