PBB Meminta Militer Myanmar Setop Kekerasan dan Semua Tahanan Politik Dibebaskan

SuaraJatim.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Myanmar menghentikan aksi kekerasan di negara setempat. Selain itu, meminta pembebasan semua tahanan politik.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer menyerukan agar kekerasan segera diakhiri. Semua tahanan politik juga diminta untuk dibebaskan.

Noeleen Hayzer telah bertemu dengan pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing pada hari Rabu.

Noeleen  secara langsung mendesak Min Aung Hlaing  untuk memberlakukan moratorium pada semua eksekusi di masa depan. Ini kunjungan pertamanya ke negara bermasalah itu sejak pengangkatannya tahun lalu. 

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Penjara

Militer Myanmar mengkudeta kekuasaan demokratis pada Februari 2021, beberapa jam sebelum parlemen baru negara itu dijadwalkan duduk. Militer kemudian menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipilnya.

Sejak itu, Aung San Suu Kyi diadili dan dipenjarakan atas banyak tuduhan yang dinilai diada-ada oleh banyak pihak di Myanmar. 

Bahkan Aung San Suu Kyi juga masih dijerat lagi dengan lebih banyak lagi tuduhan. Ribuan aktivis anti-kudeta juga  ditangkapi dan ditahan. 

"Sekitar 2.215 orang telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap warganya sendiri," kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah melacak kekerasan tersebut seperti diberitakan dari Timesindonesia.co.id jejaring Suara.com, Kamis (18/7/2022).

Akhir bulan lalu, rezim militer mengeksekusi empat aktivis politik di Myanmar yang untuk pertama kali menggunakan hukuman mati setelah lebih dari 30 tahun. Di antara yang dieksekusi mati itu adalah Phyo Zeya Thaw, mantan legislator dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Militer Myanmar Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Penjara di Naypyidaw

Dilansir Al Jazeera, utusan PBB Noeleen Heyzer itu juga menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan pembebasan semua tahanan politik, termasuk mantan penasihat Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, ekonom asal Australia .