PBB Meminta Militer Myanmar Setop Kekerasan dan Semua Tahanan Politik Dibebaskan

SuaraJatim.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Myanmar menghentikan aksi kekerasan di negara setempat. Selain itu, meminta pembebasan semua tahanan politik.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer menyerukan agar kekerasan segera diakhiri. Semua tahanan politik juga diminta untuk dibebaskan.

Noeleen Hayzer telah bertemu dengan pemimpin kudeta, Min Aung Hlaing pada hari Rabu.

Noeleen  secara langsung mendesak Min Aung Hlaing  untuk memberlakukan moratorium pada semua eksekusi di masa depan. Ini kunjungan pertamanya ke negara bermasalah itu sejak pengangkatannya tahun lalu. 

Militer Myanmar mengkudeta kekuasaan demokratis pada Februari 2021, beberapa jam sebelum parlemen baru negara itu dijadwalkan duduk. Militer kemudian menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipilnya.

Sejak itu, Aung San Suu Kyi diadili dan dipenjarakan atas banyak tuduhan yang dinilai diada-ada oleh banyak pihak di Myanmar. 

Bahkan Aung San Suu Kyi juga masih dijerat lagi dengan lebih banyak lagi tuduhan. Ribuan aktivis anti-kudeta juga  ditangkapi dan ditahan. 

"Sekitar 2.215 orang telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap warganya sendiri," kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah melacak kekerasan tersebut seperti diberitakan dari Timesindonesia.co.id jejaring Suara.com, Kamis (18/7/2022).

Akhir bulan lalu, rezim militer mengeksekusi empat aktivis politik di Myanmar yang untuk pertama kali menggunakan hukuman mati setelah lebih dari 30 tahun. Di antara yang dieksekusi mati itu adalah Phyo Zeya Thaw, mantan legislator dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Pindahkan Aung San Suu Kyi ke Penjara

Dilansir Al Jazeera, utusan PBB Noeleen Heyzer itu juga menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan pembebasan semua tahanan politik, termasuk mantan penasihat Aung San Suu Kyi, Sean Turnell, ekonom asal Australia .

Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq mengambahkan, Heyzer sempat pula meminta bertemu Aung San Suu Kyi, namun  tidak berhasil.

Dia menggambarkan pertemuan antara Heyzer dengan panglima militer Myanmar itu sebagai "diskusi yang baik" dan mengatakan PBB akan melihat apakah tuntutan utamanya akan dilaksanakan. "PBB akan terus mendorong poin-poin itu," tambahnya.

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan  krisis, yang sebagian besar dipimpin oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah membuat sedikit kemajuan, dengan para jenderal menolak untuk mewujudkan rencana perdamaian yang disepakati tahun lalu.

Bahkan ketika Heyzer berada di Myanmar, seorang juru bicara pemerintahan militer mengecam kelompok 10 anggota itu karena melarang para jenderalnya mengikuti pertemuan-pertemuan regional ASEAN, dan  menuduh mengalah pada tekanan eksternal.

Beberapa anggota ASEAN, yang bergabung dengan Myanmar pada tahun 1997, baru-baru ini mengindikasikan bahwa kelompok itu bisa dipaksa untuk melangkah lebih jauh jika militer terus mandek.