Survei ARCI, Elektabilitas PDIP Gusur PKB di Puncak, Golkar Salip Gerindra

SuaraJatim.id - Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru elektabilitas partai politik di Jawa Timur ( Jatim ). Hasilnya, PDIP masih tertinggi, dibayangi PKB.

Survei ini dilakukan pada 9 Februari 2023 hingga 17 Februari 2023. Hasilnya, elektabilitas PDIP mencapai 16,7 persen. Lalu PKB dengan elektabitas 15,4 persen, Golkar 12,9 persen, Gerindra 12,3 persen, dan Demokrat 10,7 persen.

Kemudian, NasDem 5,2 persen, PPP 3,9 persen, Perindo 3,7 persen, PKS 3,1 persen, PAN 3,1 persen, Hanura 1,4 persen, PSI 1,2 persen, PBB 1,2 persen, Ummat 1,2 persen, Gelora 0,7 persen, PKN 0,5 persen dan Garuda 0 persen.

"Dari temuan survei kami di bawah, PDIP kini menjadi parpol dengan elektabilitas tertinggi di Jatim. Tiga bulan lalu masih PKB, kini PDIP," kata Direktur ARCI Baihaki Siraijt di Surabaya kemarin, Jumat (24/2/2023).

Ia menjelaskan, hasil survei ini cukup mengejutkan mengingat dominasi PKB dalam beberapa waktu belakangan. Kejutan lain adalah ketika Golkar berhasil menyodok ke atas, menggeser posisi Gerindra yang tahun lalu masih di posisi ketiga.

Gerindra kini melorot ke posisi ke empat. "Kejutan Golkar masuk ke tiga besar menyalip Gerindra," katanya menambahkan.

Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, merepons hasil survei itu. Ia pun bicara panjang lebar soal kepercayaan publik dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Selaku Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, saya berterima kasih atas kepercayaan warga Jatim terhadap PDI Perjuangan, sehingga memuncaki hasil survei sebagaimana rilis survei ARCI," katanya dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com.

"Kepercayaan ini akan kami jaga. Segenap petugas partai dari PDI Perjuangan terus kami dorong berbakti kepada rakyat," ujarnya menambahkan.

Baca Juga: Disindir Belum Usung Capres, KIB Santai: Masih Banyak Waktu untuk Sosialisasi Menuju Kemenangan

Menurut dia, kerja kerja kerakyatan seperti mengentaskan kemiskinan ekstrem yang saat ini mencapai lebih dari 1,5 juta, itu menjadi tugas kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menurunkannya.