Fabiola Febrinastri
Jum'at, 17 Maret 2023 | 12:30 WIB
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam Kick Off Program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Akademi Wisata Tahun 2023, Jatim, Kamis (16/3/2023) malam. (Dok: Pemprov Jatim)

SuaraJatim.id - Sebuah desa, jika sudah  dikategorikan sebagai desa mandiri, maka suport dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan berkurang, bahkan bisa zero. 

"Sesungguhnya, kita tidak hanya menarget desa mandiri makin banyak, tapi desa yang sudah mandiri itu, harapan kita  akan menemukan spektrum baru, meluaskan jejaring produk-produk kreatif mereka, sehingga mandiri dan produktif," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya saat Kick Off Program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Akademi Wisata Tahun 2023 di Hotel Artotel TS Surabaya, Jatim, Kamis (16/3/2023) malam.

Melalui forum ini, Gubernur Khofifah berharap adanya konektivitas dan sinergi yang dibangun dengan hexa helix approach, yang melibatkan enam sektor, yaitu sektor perguruan tinggi atau akademik, sektor usaha atau private sector, sektor pemerintah, masyarakat, media dan permodalan.

"Ini menjadi momentum untuk membangun sinergi di antara kita. Pasti banyak potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh masing-masing institusi," ucapnya.

Baca Juga: Jika Ganjar Menolak, Khofifah Cocok Jadi Wapresnya Prabowo, Survei Ini Membuktikannya

Orang nomor satu di Jatim itu menjelaskan, melalui hexa helix approach, desa-desa mandiri akan mampu menemukan ruang yang memungkinkan pelaku UMKM bisa terus tumbuh berkembang dan menemukan ekosistem usaha yang lebih berkembang dan lebih baik lagi.

"Mereka akan tetap bertumbuh, berkembang. Kita berharap, kemandirian yang terus tumbuh dan berkembang itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya," jelasnya.

Desa Mandiri di Jawa Timur, per Juli  2022 mencapai 1.490 desa dan merupakan yang terbanyak secara nasional, setara 23,88%. Agar potensi-potensi yang ada dapat terus berkembang, Gubernur Khofifah telah melakukan identifikasi dan menemukenali desa-desa yang bisa mendapatkan suport dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI sebagai desa devisa.

"Saya muter blusukan, antara lain menemujan produk original yang memungkinkan bisa terakses pasar global. Itulah desa devisa. Per hari ini ada 64  desa devisa di Jawa Timur, kita masih punya 85 lagi yang kita ajukan," sebutnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengatakan, pihaknya masih akan terus memaksimalkan desa-desa mandiri yang potensial, produktif, kreatif, dan inovatif untuk dibangunkan aksesnya oleh LPEI.

Baca Juga: Produksi Air Bersih Jatim Tertinggi se-Indonesia, Gubernur Khofifah Harapkan Peningkatan Layanan dan Kualitas

"Kalau hari ini 64, insyaallah Maret ini tambah 15. Tapi kita punya stok yang kita ajukan, 85 desa devisa," ungkapnya.

Mantan Menteri Sosial RI itu berharap, forum ini menjadi bagian penguat komitmen untuk memberikan pemberdayaan, pendampingan dan kemajuan bagi masyarakat di desa. Pasalnya kekuatan bottom up participation di Jatim dinilai luar biasa, yang dibuktikan bahwa kabupaten dan kelurahan dengan inovasi terbanyak ada di Jatim.

"Supaya ketika kita memberikan stimulan, kita yakin bahwa akan menjadi multiplier efek yang insya Allah siginifikan bagi penguatan dan pemberdayaan masyarakat di desa," pungkasnya. 

Kick Off Program Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Akademi Wisata Tahun 2023 di Hotel Artotel TS Surabaya, Jatim, Kamis (16/3/2023) malam. (Dok: Pemprov Jatim)

Pada kesempatan yang sama, didampingi Kadis PMD, Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus kepada 10 desa, masing-masing menerima Rp100.000.000, diantaranya Ds. Kemirigede Kab. Blitar, Ds. Cluring Kab. Banyuwangi, Ds Tanjungan Kab. Gresik, Ds. Sumberbendo  Kab. Kediri.

Kemudian Ds. Kebundadap Timur Kab. Sumenep, Ds. Pacet Kab. Mojokerto, Ds. Patungrejo Kab. Magetan, Ds. Wonorejo Kab. Situbondo, Ds. Banaran Kab. Tulungagung, dan DS. Dadapan Kab. Pacitan.

Load More