Gubernur Khofifah: Wujudkan Pemilu Damai , Hindari Politik Identitas dan Ujaran Kebencian

SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat Jatim untuk turut mewujudkan Pemilu Damai 2024. Secara khusus ia bahkan menegaskan agar politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian tidak digunakan dalam pesta demokrasi mendatang. Pesan itu secara khusus disampaikan Khofifah usai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Lapangan Makodam V Brawijaya Surabaya, Selasa (17/10/2023). Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengamankan jalannya Pemilu di Jawa Timur dengan dihadiri langsung oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Farid Makruf mendampingi Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto selaku pimpinan apel.

“Pemilu harus kita sukseskan bersama-sama. Untuk itu kami berharap pesta demokrasi berlangsung secara lancar, aman dan kondusif," katanya.

Berdasarkan data BPS dan hasil sensus penduduk tahun 2020 total penduduk Jatim mencapai 40,67 juta jiwa. Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih tetap di Jawa Timur sejumlah 31,402 juta pemilih.

“Dengan jumlah pemilih yang cukup besar ini, maka sangat perlu langkah preventif serta mitigatif untuk menjaga kondusifitas di Jatim," ujarnya.

Baca Juga: Kaesang Instruksikan Caleg PSI Jangan Serang Personal; Kalau Kebijakan yang Kita Serang Nggak Masalah

Untuk itu ia berpesan pada masyarakat untuk menyaring informasi yang beredar secara detail. Agar isu-isu SARA, berita hoax serta provokasi bisa teredam.

"Jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Karena bisa jadi informasi yang kita sebar justru memicu pertikaian yang merusak kerukunan kita sebagai warga bangsa," pesannya.

Dalam hal ini, Khofifah menyebut sinergitas dengan aparat penegak hukum menjadi penting. Utamanya, untuk pengendalian massa pendukung partai serta mendukung tindakan tegas dari aparat jika terbukti mengganggu kelancaran dan kedamaian Pemilu.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat harus kondusif. Harapannya para simpatisan juga turut menjaga kondusifitas pada lingkungan bermasyarakat. Hindari menyebarkan politik identitas yang mengarah pada ujaran kebencian,” tegasnya menambahkan.

Di akhir, Khofifah juga menyampaikan bahwa sengketa yang ditemukan pada Pemilu harus ditindak lanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga, semua sengketa pemilu bisa diselesaikan secara adil dan penuh transparansi.

Baca Juga: Tak Bakal Simpan di Gudang Provinsi, KPU DIY Langsung Kirim Logikstik Pemilu ke Kabupaten dan Kota

"Untuk mewujudkan suasana yang kondusif, saya harap kerja sama semua pihak untuk berpartisipasi dalam kesuksesan Pemilu yang akan datang. Pemilu ini bertujuan mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh. Jadi perlu untuk menjaga keamanan dan kedamaian demi kebaikan bersama," pungkasnya.

Membacakan amanat Kapolri, Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto menyebut pesta demokrasi tahun 2024 mendatang adalah momen politik sehingga hal tersebut adalah pekerjaan besar bagi banyak pihak.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat apel gelar pasukan operasi mantap brata semeru 2023-2024. (Dok: Pemprov Jatim)
“Apel ini digelar secara serentak se-Indonesia. Serta Operasi mantap brata berlangsung selama 222 hari mulai 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Apel ini melibatkan gabungan TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, instansi terkait serta stakeholder/mitra terkait berjumlah 261.695 personel di seluruh Indonesia. Tentunya pada pesta demokrasi ini, seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi. Mengingat pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena diselenggarakan secara serentak,” ujarnya menambahkan.

Untuk mendukung operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Calling System untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok guna mengantisipasi polarisasi akibat black campaign yang dilengkapi dengan Satgas anti money politik.

“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tambahnya.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas pada pemilu 2024 serta agar masyarakat juga mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten atau kota berkategori kerawanan tinggi serta berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu tahap ketiga Polri terdapat dua provinsi dan satu kabupaten kota yang berkategori sangat rawan.