Tujuh Lapas Jawa Timur Terima Limpahan Puluhan Narapidana Teroris

SuaraJatim.id - Jajaran lapas di wilayah Kanwil Kemenkumham Jatim menerima pelimpahan puluhan narapidana kasus terorisme. Mereka dipindahkan dari Rutan Cikeas, Bogor secara bertahap ketujuh lapas yang berbeda.

Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono mengatakan, setidaknya ada 23 narapidana terorisme diterimanya sejak Selasa (5/12/2023) kemarin.

"Kami telah menerima 23 narapidana kasus terorisme, proses pengirimannya dilakukan sejak Selasa hingga Rabu kemarin," ujar Heni Yuwono dalam rilis yang diterima awak media, Kamis (7/12/2023).

Pemindahan tersebut merupakan program dari Ditjen Pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror. Tujuan utamanya untuk pembinaan lebih lanjut dan terukur.

Baca Juga: Jatim Raih Peringkat I Anugerah Legislasi 2023 Kemenkumham

"Seluruhnya masuk klasifikasi hijau, artinya tingkat ekstrimisme-nya sudah dapat ditekan, untuk itu diperlukan pembinaan lebih lanjut di lapas agar lebih optimal lagi proses pembinaannya," terangnya.

Meski begitu, Heni menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan pemantauan lebih lanjut. Termasuk memastikan para narapidana kasus terorisme tersebut benar-benar telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

"Kalau perlu akan kita agendakan untuk ikrar dan janji setia kepada NKRI, sehingga semakin mantap," jelas Heni.

Keenam lapas yang menerima adalah Lapas Madiun (3 orang), Lapas Ngawi (2), Lapas Tuban (1), Lapas Kediri (4), Lapas Bojonegoro (2), Lapas Probolinggo (2) dan Lapas Surabaya (9). Dengan penambahan jumlah ini, saat ini terdapat 33 napiter yang mengikuti pembinaan di lapas di Jawa Timur.

"Lapas Surabaya di Porong mendapatkan tambahan paling banyak 9 narapidana kasus terorisme, sehingga saat ini di sana ada 11 orang napiter, terbanyak dari lapas-lapas yang lain," ungkapnya.

Baca Juga: Duhh, Seorang Mahasiswa Jadi Joki di CPNS Kemenkumham Jatim

Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta mengatakan bahwa kesembilan narapidana kasus terorisme tersebut juga memiliki pidana maupun jaringan kelompok yang berbeda.