Khofifah Berharap Adanya Integrasi Sistem Pelayanan Publik dalam Satu Portal Aplikasi

“SPBE ini juga penting bagaimana keterkaitan antara penerapan SPBE dengan pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyeleggaraan penegakan hukum. Untuk itu beberapa waktu lalu KemenPaN RB memberikan penghargaan pada Jatim karena SPBE Jatim berdampak. Yakni kemiskinan ekstrem di Jatim turunnya sangat ekstrem. Jadi tidak hanya bagaimana berbasis elektronik, tapi bagaimana ini berdampak bagi masyarakat," imbau Khofifah menambahkan.

Lebih lanjut, Khofifah mengatakan, arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan salah satunya melalui transformasi digital. Dimana, transformasi digital ini terdiri dari digital structure, digital competence, dan digital culture.

“Terkait digital culture ini harus terus dibangun. Betapa pentingnya membangun digital culture salah satunya dengan membangun komunikasi secara digital. Masing-masing OPD yang memiliki website dan media sosial, silakan dicek kapan terakhir kali di-update. Padahal kegiatan terus bergerak setiap hari,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, ada perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang berubah seiring dengan future governance (governance 5.0). Yakni perubahan paradigma yang semula pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja bersama masyarakat atau menjadikan masyarakat sebagai mitra.

Baca Juga: 2 Unit Kerja Pemprov Jatim Raih Penghargaan Zona Integritas Predikat WBK

“Maka pentingnya orientasi data, transformasi digital dan SDM yang berdaya saing. Saat ini saatnya merubah paradigma pembangunan. Jikalau dulu pemerintah dianggap paling tahu segala kebutuhan warga, maka saat ini pemerintah wajib menjalankan program berbasis kebutuhan warga," tegasnya.

"Bila dulu pemerintah menutup diri dari kritik, maka saat ini pemerintah harus membuka diri terhadap kritik masukan dari siapapun,” pungkas Khofifah.

Sementara itu Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Baso Soleh mengatakan bahwa pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) merupakan bagian dari upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.

“Dengan berakhirnya pelatihan ini kami berharap akan menghasilkan peningkatan kapasitas para pimpinan dalam menginisiasi digitalisasi dan mendorong perubahan guna mendukung akselerasi transformasi digital. Terutama di wilayah provinsi Jawa Timur,” katanya.

Baso mengatakan, DLA Tahun 2023 ini menghadirkan materi yang dirancang oleh perguruan tinggi terbaik dunia dan badan lembaga internasional serta para ahli. Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta perubahan mindset dalam melaksanakan program berbasis teknologi digital.

Baca Juga: SBY Beri Sinyal Demokrat Usung Khofifah di Pilgub Jatim, Emil Dardak Lempar Kode

“Tentunya hal ini diharapkan dapat mendorong percepatan reformasi digital Pemprov Jatim. Dengan berakhirnya pelatihan ini kami mengajak Seluruh peserta untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing,” tandasnya.