Mereka Angkat Tangan Saat Prabowo Subianto Bicara di Debat Ketiga, PSI: Sangat Ganggu dan Tidak Etis!

SuaraJatim.id - Akun resmi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) @psi_id unggah video yang memperlihatkan sejumlah orang mengangkat-angkat tangan saat Prabowo Subianto tengah berbicara pada debat Pilpres 2024.

Pada video yang diunggah tersebut, terlihat sejumlah orang dari bangku penonton mengangkat-angkat tangan dan simbolkan tiga jari ketika Prabowo sedang berbicara.

Bahkan pada video tersebut terlihat, moderator debat sempat meminta untuk para penonton untuk tenang.

Pihak PSI menyebut bahwa apa yang dilakukan orang-orang tersebut sangat menganggu dan tidak etis dilakukan.

Baca Juga: Apa Isi Buku Confessions of an Economic Hit Man yang Disebut Ganjar hingga Bikin Prabowo Ungkap Hal Ini?

"Mereka angkat-angkat tangan saat Pak Prabowo bicara di acara Debat Capres. Sangat mengganggu. Sangat tidak etis," tulis narasi pada video yang diunggah akun PSI.

Ganjar-Anies Dianggap Tak Punya Kapasitas

Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid menyatakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak punya kapasitas untuk menilai kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

Dia menyebut Anies dan Ganjar merupakan politikus yang tidak memahami konsep pertahanan.

“Silakan Pak Anies ngasih nilai 11 dari 100, Mas Ganjar beri nilai 5 dari 10, karena memang dalam pandangan kami baik Mas Anies maupun Mas Ganjar tidak mempunyai credential maupun kapasitas untuk menilai tentang konsep pertahanan, karena kalau kita lihat dari perspektif yang disampaikan tadi, (keduanya, red.) banyak tampil sebagai politisi (yang) tidak mengerti tentang konsep pertahanan,” kata Nusron menjawab pertanyaan wartawan usai debat seperti dikutip dari Antara.

Baca Juga: Singgung Nilai Kepemimpinan di Debat Capres, Prabowo Subianto: Jangan Lain di Mulut, Lain di Hati!

Nusron berkeyakinan mereka yang tidak punya memahami konsep pertahanan tidak patut memberi penilaian terhadap kinerja menteri pertahanan dan kebijakan pertahanan.