Didesak Buka Transparasi Data Kemenhan, Prabowo Terikat Sumpah Lindungi Keamanan Nasional

SuaraJatim.id - Pada debat Pilpres 2024 yang berlangsung kemarin, Minggu (8/1) di Istora Senayan, Jakarta, capres nomor urut 2, Prabowo Subainto didesak oleh paslon lain, Anies Baswedan untuk buka transparansi data pertahanan.

Dalam debat ketiga itu juga, Prabowo merespons kritikan yang dilontarkan oleh rivalnya terkait kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas.

Prabowo menegaskan bahwa usia alutsista bekas yang dibeli oleh pemerintah masih berusia muda dan mengklaim bahwa sekitar 50 persen alutsista yang dibeli adalah bekas tetapi masih layak pakai.

"Bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, kemudaan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru," jelas Prabowo.

Baca Juga: RFG Dorong Sosialisasi Visi-Misi Prabowo-Gibran Lewat Nobar Debat Capres

Prabowo bahkan menantang Anies untuk berdiskusi lebih lanjut jika ingin mengetahui detail masalah pertahanan, hal ini karena pembahasan masalah internal pertahanan suatu negara tidak pantas dilakukan secara terbuka.

Terkait hal itu, menurut pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah bahwa Prabowo Subianto memang tidak bisa membuka sembarangan data Kementerian Pertahanan kepada publik karena ada data yang bersifat konfidensial.

Dijelaskan Rezasyah, bahwa hanya orang-orang tertentu yang tersumpah dan memiliki keahlian yang dapat mengakses data konfidensial tersebut. Prabowo sendiri, sebagai Menteri Pertahanan, juga telah tersumpah untuk tidak membuka data tersebut ke kalangan umum.

"Betul, enggak bisa (sembarangan). Orang tersebut harus tersumpah untuk membaca data itu dan tidak semua orang Kemhan bisa membaca data (konfidensial), dan menhan juga tersumpah untuk tidak membuka data itu ke kalangan umum," jelasnya.

Pada debat ketiga Pilpres 2024, fokus utama pada isu pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional, kebijakan pengadaan alutsista oleh Prabowo Subianto menjadi target kritikan oleh dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Baca Juga: Prabowo Unggah Foto Debat Capres, Warganet Ramai Beri Dukungan: Bapak Memang yang Terbaik

Mereka juga menyoroti proses perencanaan pertahanan dan kesejahteraan prajurit TNI. Sebagai tanggapan, Prabowo menegaskan bahwa informasi yang disampaikan kedua pesaingnya itu tidak akurat dan menawarkan untuk membahas masalah ini secara terbuka.

Namun, ia juga mengutarakan keberatan terhadap pembahasan masalah pertahanan secara publik, dengan menyatakan bahwa membuka kekurangan negara di forum terbuka bukanlah tindakan yang pantas, mengacu pada praktik di negara-negara maju yang menjaga kerahasiaan informasi sensitif.

Prabowo menegaskan bahwa keputusan pembelian alutsista didasarkan pada pertimbangan mendalam dan berfokus pada kebutuhan pertahanan negara.

Lebih lanjut, Prabowo mengundang kedua calon presiden tersebut untuk bertemu di luar sesi debat untuk mendiskusikan data dan informasi yang sebenarnya.

Debat ini mencerminkan dilema antara kebutuhan transparansi dan perlunya menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Prabowo berusaha menegaskan bahwa pembelian alutsista bekas adalah keputusan yang dipertimbangkan dengan matang, sementara kritik dari rivalnya menunjukkan kekhawatiran terhadap penggunaan dana negara dan keefektifan alutsista tersebut.

Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam pembuatan kebijakan pertahanan yang tidak hanya melibatkan faktor keamanan, tetapi juga pertimbangan politik, ekonomi, dan diplomasi.