Pemprov Jatim Dukung Percepatan Reformasi Birokrasi dengan Tekankan Pentingnya Implementasi Core Values BerAKHLAK

SuaraJatim.id - Sebanyak 100 Penggerak Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur ikut dalam Forum Komunikasi Penggerak Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Binaloka Adhikara Kantor Setda Prov. Jatim, Rabu (6/3/2024).

Kegiatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mempercepat reformasi birokrasi di segala ini, yang mana peserta dapat saling bertukar informasi sesama penggerak budaya kerja terkait strategi yang telah dilakukan terkait implementasi core values ASN BerAKHLAK. Adapun forum ini mengangkat tema “Strategi Percepatan Budaya Kerja BerAKHLAK, Seperti Apa?”.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan, implementasi core values BerAKHLAK merupakan parameter yang sangat penting dalam transformasi SDM aparatur, khususnya dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dimana Indeks BerAKHLAK menjadi salah satu indikator sasaran Reformasi Birokrasi General.

Baca Juga: Gubernur Khofifah: Pertumbuhan Ekonomi 2024 Harus Semakin Inklusif dan Berdampak

“Selama dua tahun sejak dimulainya survei Indeks BerAKHLAK oleh Kemenpan RB pada 2022, Indeks BerAKHLAK Pemprov Jawa Timur selalu berada di atas rata-rata nasional dan masuk kategori cukup sehat,” ujarnya, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (9/3/2024).

Ia menambahkan Indeks BerAKHLAK Pemprov Jatim pada tahun 2022 sebesar 61,2 dimana saat itu rata-rata nasional berada di angka 60,9. Tahun 2023 Indeks BerAKHLAK Pemprov Jatim naik menjadi 61,4, sedangkan rata-rata nasional di angka 61,1.

“Selain itu, ada satu kota di Jawa Timur yang meraih hasil Indeks BerAKHLAK masuk kategori Sehat. Yakni Kota Surabaya. Sedangkan 37 Kab/Kota lainnya berhasil masuk kategori cukup sehat,” ujarnya.

“Untuk itu, dalam forum ini Sekretaris Daerah Kota Surabaya Ikhsan kami minta untuk menjadi salah satu narasumber. Harapannya beliau bisa sharing strategi implementasi core value BerAKHLAK di Surabaya yang bisa diikuti oleh kab/kota lainnya,” imbuhnya.

Pj Gubernur Adhy menyampaikan bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas di Jawa Timur. Terutama reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Hal ini menjadi wujud komitmen penuh Pemprov Jawa Timur dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat.

Baca Juga: Dukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Gubernur Khofifah Resmikan Pabrik Kapiten Nusantara Milik Ponpes An Nur 2 Malang

“Di Jawa Timur selain core value BerAKHLAK, kami juga memiliki budaya kerja CETTAR yang merupakan singkatan dari Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif. Budaya kerja ini tak hanya sekadar ingin merebranding persepsi masyarakat terhadap ASN Jatim namun lebih dari itu, kami ingin para ASN Jatim memberikan pengabdian terbaiknya yang berdampak langsung pada masyarakat,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemprov Jatim akan terus mendorong percepatan reformasi birokrasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jatim. Berbagai program telah disiapkan untuk menanamkan implementasi core value BerAKHLAK dan budaya kerja CETTAR. Salah satunya forum komunikasi ini.