Anggota DPRD Jatim Soroti Kenaikan Inflasi: Jangan Salahkan Alam

SuaraJatim.id - Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Daniel Rohi menyoroti laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur tahun anggaran 2023.

Beberapa yang menjadi catata di antaranya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) turun sebesar 0,33 poin, dari 69,92 di tahun 2022 menjadi 69,59 di tahun 2023.

Kendati secara umum capaian atas 11 indikator indeks indikator kinerja utama (IKU) mencapai 97,77 persen.

Daniel Rohi juga menyoroti inflasi yang mencapai angka 2,9 persen pada Tahun Anggaran 2023. Menurutnya, tidak bisa Pemprov Jatim menaruh kesalahan pada alam.

Baca Juga: Dari Lahan Non Produktif Jadi Lahan Usaha yang Terus Berkembang, Ini Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan

"Mengenai masalah inflasi, 2,9 persen, tadi dikatakan Pj. Gubernur, inflasi tersebut disebabkan oleh curah hujan dan Elnino. Jangan sekali-kali kita menyalahkan alam, buat apa ada pemerintah kalau tidak bisa mengantisipasi," katanya, Rabu (3/4/2024).

Harusnya, kata dia, pemerintah provinsi melakukan langkah antisipasi untuk mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk perubahan cuaca. Daniel yakin dengan langkah yang tepat harga-harga bisa terjaga.

"Pemprov harus mengambil langkah yang prediktif dan antisipasi, kapan ada bencana dan apa yang harus dibuat. Jangan saat inflasi datang, malah menyalahkan alam. Walaupun alam bergoncang pemerintah tetap harus bekerja," ungkapnya.

Selama ini, pendapatan regional domestik bruto (PRDB) Jatim dikuasai tiga sektor, yakni perdagangan, perindustrian, dan pertanian.

"Anggaran pertanian itu hanya Rp300 miliar, kalau anggarannya besar saya yakin PDRB kita akan meningkat dan menjadi efek domino pada banyak sektor, seperti penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan," katanya.

Baca Juga: Bapemperda DPRD Jatim Rancang Raperda Kawasan Tanpa Rokok

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jati Adhy Karyono menyampaikan IKLH belum maksimal karena belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik serta UMKM. Hal itu yang membuat air limbah belum memenuhi baku mutu.