Fabiola Febrinastri
Selasa, 07 Mei 2024 | 18:51 WIB
HLM Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Gedung Negara Grahadi, Selasa (7/5/2024). (Dok: Pemprov Jatim)

"Peningkatan Skor tertinggi diraih oleh Kab. Gresik mencapai 34 poin. Program program TP2DD yang baik akan direplikasi menjadi program program strategis di tingkat nasional," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan BI Jatim Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan, ekonomi global tahun 2024 diperkirakan masih tertahan akibat ketidakpastian global, tapi ekonomi nasional hingga triwulan I masih tetap kuat dengan inflasi yang terjaga.

Di Jatim, terdapat tantangan, peluang dan Outlook perekonomian dimana kinerja perekonomian Jatim tahun 2024 membaik dengan inflasi yang terus terjaga ditengah tantangan dan peluang yang ada.

"Diproyeksikan Ekonomi Jatim tahun 2024 (yoy) berkisar 4.7 % - 5.5 % sementara Proyeksi Inflasi Jatim 2024 sebesar 2.5 persen," jelasnya.

Baca Juga: Bertemu Staf Ahli Menteri KLHK, Pj. Gubernur Adhy Pastikan Jatim Siap Dukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030

"Sampai dengan Maret 2024, realisasi belanja APBN dan APBD di Jatim bersama 38 kab/kota menunjukan kinerja yang membaik di dominasi oleh realisasi belanja operasi terutama belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Ditambah, konsumsi pembayaran THR ASN sampai belanja barang dan jasa di Tahun Pemilu pada Februari 2024," tandasnya.

Di akhir, Erwin mengharapkan, komitmen untuk mendorong transformasi digital di daerah melalui program elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah (ETPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terpenting, sinergi kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak merupakan kunci untuk mensukseskan digitalisasi ekonomi dan keuangan menuju Jatim Bangkit dan Terus Melaju.

"Transformasi digital harus dimulai dari langkah langkah kecil membuka pintu menuju inovasi yang lebih besar," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut diberikan penyerahan apresiasi dari Pj. Gubernur Jatim kepada Pemerintah Daerah atas capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 100% diberikan kepada Kota Blitar dan Kab. Ngawi. Sementara untuk Pemkot /Pemkab dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi diraih oleh Kota Madiun, Kab. Madiun dan Kota Surabaya. Sedangkan, OPD Provinsi Jawa Timur dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) tertinggi dicapai oleh Bappeda Prov. Jatim.

Baca Juga: Untuk Tingkatkan Kerja Sama dengan Vietnam, Pj. Gubernur Adhy Paparkan IPRO Andalan Jatim dalam Meet Khanh Hoa-Indonesia

Load More