SuaraJatim.id - Subandi resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Sidoarjo. Pelantikannya dilakukan sehari setelah penahanan Ahmad Muhdlor Ali di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Bupati Sidoarjo itu dilantik di ruangan kerja PJ Sekda Prov Jatim, di kantor Gubernur Jatim pada Rabu (8/5/2024).
Usai pelantikan, PJ Sekda Prov Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan, pelantikan Subandi ini telah sesuai dengan undang-undang (UU) nomor 23/2014 pasal 65 ayat 3 tentang Pemerintah Daerah. Isinya mengenai Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan, dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Dalam pasal 66 ayat 1 nomor 1 huruf c juga disebutkan wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
“Apabila bupati dalam masa tahanan, beliau dilarang melaksanakan tugas dan kewenangan. Otomatis agar roda pemerintahan berjalan maka tugas dilaksanakan wakil bupati selaku plt,” katanya.
Baca Juga: Tak Datangi Panggilan KPK, Tim Penyidik Cek Kondisi Bupati Sidoarjo
Selanjutnya, Subandi memiliki keharusan untuk menjalankan roda pemerintahan dan meneruskan pembangunan. Terutama memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Bobby menegaskan, surat tugas Subandi sebagai Plt Bupati Sidoarjo akan berakhir pada 27 November 2024.
Sementara itu, Subandi tetap memberikan doa terbaik kepada Muhdlor. Ia berharap kasus yang kini menjerat pasangannya itu dapat diselesaikan dengan baik.
"Hari ini kita mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas seorang Bupati Gus Muhdlor. Kita hari ini prihatin dengan kejadian di Sidoarjo," ujar Subandi.
Ia menghormati proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. "Tentu kita menghormati proses hukum. Mudah-mudahan dengan proses yang berjalan, kita doakan mudah l-mudahan diselesaikan dengan baik," katanya.
Baca Juga: Muhdlor Masih Menjabat Bupati Sidoarjo Meski Jadi Tersangka KPK
Setelah ini, Subandi akan segera melanjutkan program yang telah dicanangkannya bersama Muhdlor. Ia akan mengumpulkan seluruh kepala dinas dan camat untuk musyawarah.
Berita Terkait
-
Pakar Jelaskan Alasan KPK Tak Perlu Ikuti RUU KUHAP Soal Penyadapan
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
KPK Undur Batas Waktu Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Hingga 11 April 2025
-
Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, KPK: Mestinya Cegah Penyalahgunaan Fasilitas
-
KPK Buka Layanan Kunjungan dan Pengiriman Barang untuk Tahanan pada Hari Raya Idulfitri
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Dari Desa untuk Warga, THR dan Jaminan Sosial Wujud Kepedulian Desa Wunut
-
Wanita Probolinggo Ditemukan Tewas Misterius di Pinggir Jalan
-
BRI Sokong UMKM Habbie: Minyak Telon dengan Ragam Aroma Terbanyak untuk Pasar Global
-
Jumlah Wisatawan ke KBS Surabaya Diprediksi Meningkat Hingga Hari Minggu
-
10 Korban Longsor di Jalur Cangar-Pacet Berhasil Ditemukan