SuaraJatim.id - Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV tahun 2024, di Sasana Wiyata Praja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Jalan Balongsari Tama Tandes Surabaya, Selasa (28/5/2024). Acara ini dibuka Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
Ke-60 peserta tersebut berasal dari kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota di luar Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur PKN Tk. II, dengan metode blended learning selama 107 hari efektif.
Saat membuka PKN Tk. II, Pj Gubernur Adhy mendorong ASN peserta pendidikan untuk menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
"Jawa Timur sangat fokus untuk penurunan kemiskinan. Kita masih dua digit, target berikutnya harus di bawah sepuluh persen. Tentu ini in line karena semua perubahan berawal dari pimpinan dinas, pimpinan bidang yang mampu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di bidang kemiskinan," ucapnya.
Pj. Gubernur Jatim mengatakan, tema yang diangkat kali ini sejalan dengan salah satu fokus reformasi birokrasi (RB) tematik yang digagas oleh Kementerian PAN RB, yaitu pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Jawa Timur sendiri termasuk menjadi proyek percontohan pelaksanaannya.
"Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4% menjadi 0,82% pada maret 2023," ungkapnya.
Ia menuturkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, target kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 7 - 8 %. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem, Instruksi Presiden No 4 tahun 2022 memandatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
"PR tahun 2024 ini, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur harus 0 persen, dan harus tuntas di akhir tahun ini" tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, ia menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi, diantaranya, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan, dan mengendalikan kondisi ekonomi makro.
"Dalam penerapan intervensi tersebut, ketepatan sasaran dan keterpaduan program serta sinergi multipihak tentunya menjadi hal penting," tegasnya.
Berita Terkait
-
Dampak Positif Pelatihan Wirausaha Wanita di Indonesia
-
Mahasiswa Giat 11 Unnes Gelar Pelatihan Membuat Bucket Snack pada Ibu PKK
-
6 Rekomendasi Tempat Pelatihan Social Media Gratis untuk Meningkatkan Bisnis
-
Dari Nol Hingga Pro: 5 Kelas Digital Marketing Terbaik untuk Pemula!
-
Dukung Visi Presiden Prabowo, Kementerian BUMN Gelar Pelatihan UMKM Naik Kelas
Terpopuler
- Menguak Sisi Gelap Mobil Listrik: Pembelajaran Penting dari Tragedi Ioniq 5 N di Tol JORR
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Dibanderol Setara Yamaha NMAX Turbo, Motor Adventure Suzuki Ini Siap Temani Petualangan
- Daftar Lengkap HP Xiaomi yang Memenuhi Syarat Dapat HyperOS 3 Android 16
- Xiaomi 15 Ultra Bawa Performa Jempolan dan Kamera Leica, Segini Harga Jual di Indonesia
Pilihan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
-
Nilai Tukar Rupiah Terjun Bebas! Trump Beri 'Pukulan' Tarif 32 Persen ke Indonesia
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi di Libur Lebaran Jadi Rp1.836.000/Gram
Terkini
-
Kok Bisa? Mobil di Ponorogo Tiba-Tiba Berada di Tengah-Tengah Sawah
-
Miris! Istri di Blitar Dibacok Mantan Suami Saat Antarkan Anak ke Mertua
-
Mengatur Pola Makan Sehat Selama Lebaran, Ini Tips dari Dosen Gizi Universitas Airlangga
-
Antusiasme Tinggi, 75.483 Penumpang Gunakan Kereta Api pada Hari Pertama dan Kedua Lebaran 2025
-
Banjir Kepung Ngawi: 15 Desa Terdampak