Sambut Usia 79 Tahun, Pemprov Jatim Gelontor Rp1 Triliun Lebih untuk Madrasah Diniyah Selama 5 Tahun Terakhir

SuaraJatim.id - Pemerintah Provinsi Jatim terus meneguhkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung Jatim sebagai gerbang Nusantara baru, di usianya yang ke-79 tahun. Salah satu bentuk kongkrit peningkatkan kualitas SDM ini adalah dengan menguatkan pendidikan pesantren. Penguatan SDM terus dilakukan sebagai program prioritas dan unggulan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2019-2024.

Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, penguatan pendidikan diniyah di pesantren menjadi salah satu program prioritas karena ada lebih dari 6.600 pesantren di Jatim, mulai dari pondok pesantren tradisional atau salaf maupun pesantren modern.

“Perhatian untuk pesantren secara nyata kita lakukan dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (Bosda Madin). Program Bosda Madin ini adalah yang dilaksanakan dalam Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS),” tutur Adhy, Senin (14/10/2024).

Program tersebut sengaja digulirkan, karena Madrasah Diniyah telah ikut memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan keimanan dan kecerdasan bangsa.

Baca Juga: Mampu Turunkan Kemiskinan Ekstrem secara Signifikan, Jatim Terima Insentif Fiskal Rp6,2 Miliar

“Terlebih kami di Pemerintah provinsi Jawa Timur sangat konsen mendorong peningkatan IPM, sehingga BPPDGS dan Bosda Madin adalah garda terdepan dalam mendulang peningkatan SDM di lingkungan pesantren,” ujar Adhy.

Ia mengungkapkan, dengan digelontornya program BPPDGS (Bosda Madin), maka anggaran tersebut bisa digunakan untuk peningkatan kualitas operasional sekolah. Harapannya bisa meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga lulusan pendidikan atau sekolah diniyah di pesantren memiliki daya saing yang menonjol.

Adhy kemudian merinci, BPPDGS atau Bosda Madin yang telah dialokasikan selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp1 triliun. Dan khusus di tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp200.456.190.000. Alokasi itu untuk 38 Kabupaten Kota yang dilakukan dalam enam bulan pembayaran.

Lebih lanjut ditegaskan Adhy, BPPDGS atau Bosda Madin memiliki sejumlah sasaran program, diantaranya, untuk Santri atau Warga Belajar, untuk Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atau Wustho, dan untuk program kejar Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren.

Program tersebut juga menyasar untuk Ustadz atau Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula atu Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap/MTs Satu Atap.

Baca Juga: Mudahkan Transaksi Cashless di RSUD Dr.Soetomo, PJ Gubernur Jatim Luncurkan DigiPay

“Bosda Madin dilaksanakan juga bertujuan untuk meringankan serta mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan santri, warga belajar, juga siswa khususnya dari keluarga miskin di Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh pendidikan,” tegas Adhy.