SuaraJatim.id - Polda Jatim telah menetapkan Sekretaris Daerah Hadi Sasmiito sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan billboard.
Penetapan status tersangka tersebut sudah sejak sepekan yang lalu atau awal bulan.
Ditahannya Hadi Sasmito mulai berdampak, salah satunya mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025.
Hadi Sasmito merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah yang berperan melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember.
Baca Juga: Basah Kuyup! Momen Khofifah-Emil Terobos Hujan di Kampanye Jember
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara sempat macet usai Hadi ditahan. “Padahal batas akhir paripurna APBD 2025 adalah 30 November 2024,” kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dilansir dari BeritaJatim--partner Suara.com, Selasa (12/11/2024).
Halim mengaku sebenarnya telah ada koordinasi dengan pemerintah provinsi terkait hal tersebut. “Kami menunggu keputusan Pemprov Jatim,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Hanan Kukuh Ratmono berharap pembahasan APBD 2025 segera dilanjutkan. Dia menyebut penunjukan penjabat sekda segera ada. “Secara prinsip sebenarnya sebelum Pak Sekda (Hadi) ditahan, sudah ada titik temu,” kata Hanan.
DPRD Jember saat ini juga sedang menyeleraskan dengan masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Kami siap pembahasan dilakukan siang dan malam. Sebelumnya sudah disepakati dengan Sekda (Hadi Sasmito) untuk membahas siang malam agar segera selesai,” katanya.
Baca Juga: KPK Pastikan Penyidikan Berlanjut, Bagaimana Nasib Karna Suswandi di Pilbup Situbondo?
Sementara itu, Pj Bupati Jember, Imam Hidayat sudah menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Arief Tjahjono menjadi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
“Kami menunjuk pelaksana harian sehingga tidak ada ‘lack’ administrasi yang nantinya membebani kita pada masa mendatang,” kata Imam Hidayat.
Imam berharap Arief bisa langsung bekerja untuk membahas anggaran APBD 2025.
“Dengan demikian tidak ada gap antara kegiatan satu dengan yang lain. Semua yang direncanakan, mekanisme-mekanisme penganggaran bisa kita lakukan secara lebih baik lagi,” katanya.
Berita Terkait
-
Kasus Timah, Transaksi Bisnis BUMN Rentan Disalahartikan sebagai Korupsi
-
Heboh! Ahli Pertambangan Bantah Kerugian Lingkungan Bisa Dipidana
-
Blak-blakan! Cadewas KPK Heru Tak Setuju Tersangka Koruptor Dipamer ke Publik: Itu Membunuh Karakter
-
Sebut IPK Jeblok Gegara Ulah Firli Bahuri, Cadewas KPK Hamdi: Tak Bisa Dimaafkan
-
10 Tahun di DPR, Venna Melinda Ingatkan Verrell Bramasta soal Godaan Korupsi
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Terkuak Pemicu Pembacokan Sampang, Polda Jatim Beberkan Motif Sebenarnya
-
Dok! APBD Jatim 2025 Disahkan, Intip Rinciannya
-
Pengamat: Ketokohan Khofifah-Emil Ternyata Jadi Magnet Pemilih Mataraman
-
Cawagub Lukman Ingin Merevolusi Transportasi dengan Membangun KRL ke Bandara
-
Tak Kuat Diterjang Banjir, Jembatan di Ngawi Ambrol