Terancam Nganggur, Ratusan Honorer Curhat ke DPRD Kabupaten Mojokerto

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Mojokerto M.Agus Fauzan menyatakan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Dengan demikian keberadaan para tenaga honorer ini harus mendapatkan kepastian hukum serta kesejahteraan yang layak.

"Kami akan mengawal agar proses pengangkatan PPPK berjalan transparan, adil, dan sesuai kebutuhan daerah. Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto terus berkomitmen untuk mengawasi, dan memperjuangkan hak tenaga kerja kesehatan honorer agar mendapatkan kejelasan status serta kesejahteraan yang lebih baik," kata Fauzan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata mengaku akan menampung aspirasi dari tuntutan pegawai honorer kesehatan yang tergabung dalam FKHN tersebut.

"Kita sudah ada regulasi rekrutmen CPNS maupun PPPK, kita sedang berproses untuk itu sekarang. Tuntutan teman-teman ini kan ingin mempercepat, apakah itu diangkat menjadi penuh waktu maupun paruh waktu," ucap Tatang.

Baca Juga: Aksi Indonesia Gelap di Surabaya, Massa Aksi Tolak Anggota Dewan Hingga Melempar Botol Minuman

Tatang menyebut, Pemda mentaati peraturan sesuai regulasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi pegawai honorer kesehatan kepada Bupati Mojokerto.

"Yang jelas aspirasi dari tenaga honorer kesehatan kita laporkan kepada pimpinan dalam hal ini Pak Bupati. Karena bupati masih retret di Magelang. Kita sampaikan, nanti keputusannya beliau bagaimana akan kami laksanakan," paparnya.

Tatang mengatakan, dirinya mendorong DPRD Kabupaten Mojokerto terutama honorer Nakes agar berkonsultasi ke Kemenpan RB dan juga Kemenkes sebagai tindak lanjutnya.

"Kami tidak bisa memutuskan sendiri karena ada regulasinya," tukas Tatang.

Kontributor : Zen Arivin

Baca Juga: Ucapkan Selamat ke Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Siap Sukseskan Program di Periode Kedua